Awalnya Tolak Revisi UU MD3, PDIP Politik itu Dinamis

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya menolak penambahan pimpinan MPR akhirnya menyetujui rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Politikus PDI-P Andreas Hugo Pareira menyebut dinamika politik terkait revisi UU MD3 berjalan secara dinamis. "Politik ini kan dinamis. MPR merupakan lembaga musyawarah," tutur Andreas saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/9).

Andreas tidak menampik kesepakatan terhadap penambahan 10 pimpinan MPR merupakan bagian dari dinamika politik yang terjadi antar fraksi. Termasuk terkait proyeksi tugas MPR periode mendatang perihal amandemen terbatas UUD 1945 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Agar kita bermusyarah membahas agenda-agenda di MPR lebih efektif," tutur Andreas.

Andreas melanjutkan MPR harus terceminkan sebagai lembaga yang merepresentasikan semua fraksi di parlemen tidak terkecuali untuk DPD. "Lembaga ini mencerminkan representasi dari semua fraksi dan perwakilan daerah," tuturnya.

Rapat paripurna DPR menyetujui dilakukannya revisi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pada Kamis (5/9) kemarin.

Persetujuan itu diberikan perwakilan 10 fraksi di DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto.

Rapat Paripurna yang juga menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu hanya berlangsung kurang dari 20 menit.(Uta/A-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing