Putri Ketua MPR Jabat Wakil Ketua DPRD DKI

PETA politik nasional turut andil memengaruhi politik DKI Jakarta membuat pengusulan nama untuk pimpinan DPRD berjalan lamban.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta sudah harus terbentuk paling lambat satu bulan setelah dilantik pada 26 Agustus 2019 atau jatuh pada hari esok. Sementara itu, PDIP yang berhak atas kursi ketua DPRD belum jua menyetorkan nama.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyatakan PDIP memang perlu menunjuk sosok yang tepat. Itu karena, sosok tersebut harus mampu mengontrol jalannya fungsi legislatif, juga harus bisa mengamankan suara PDIP agar tetap bisa menjadi peraih suara terbanyak pada pileg lima tahun mendatang.

Di sisi lain, PDIP juga tidak ingin kehilangan momentum dan harus menjaga suara di Jakarta agar bisa mengajukan calon gubernur DKI pada 2022 serta calon presiden pada 2024.

"Saya menduga mereka yang duduk di DPP maupun kursi dewan saat ini meng-anggap politik Jakarta sebagai cerminan politik nasional. Sehingga dalam berbagai hal membuat keputusan yang sebetulnya bisa cepat menjadi lambat dan rumit," ungkap Robert, Senin (23/9).

Sebagai partai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI, PDIP mendapat jatah kursi ketua DPRD. Sementara itu, empat wakil ketua diberikan pada partai peraih suara terbanyak kedua hingga kelima yakni, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.

Hingga kini Partai Demokrat juga belum menunjuk sosok yang akan menjadi wakil ketua DPRD DKI. Partai Gerindra telah menunjuk M Taufik yang pada periode 2014-2019 juga menjabat wakil ketua. PKS memercayakan kepada Ketua Dewan Syuro DPW DKI Abdurrahman Suhaimi, sedangkan PAN mengajukan Zita Anjani, anak Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Robert menuturkan seharusnya elite politik tidak terbawa arus dalam menentukan pimpinan legislatif di daerah. Biarkan apa yang menjadi urusan daerah tetap menjadi lingkup daerah. "Arus politik di tataran elite terlalu kuat memengaruhi lokal karena memang Ibu Kota miniatur Indonesia," imbuhnya.

Meski demikian, lanjut dia, anggota DPRD DKI tidak boleh merasa lebih tinggi daripada daerah lain dan menganggap lebih penting. "Mereka harus tetap fokus pada tugas mengawal dan mengawasi Pemprov DKI. Sebaiknya tidak terbawa arus sehingga tetap fokus pada apa yang harus dilakukan," ungkapnya.

Tetap ajukan

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif menyatakan pihaknya tetap mengirimkan tiga nama pimpinan definitif DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meskipun PDIP dan Demokrat belum mengajukan nama.

"Kita tetap ajukan yang sudah ada sesuai arahan Kemendagri. Selanjutnya bisa bersurat ke kementerian untuk meminta menteri mengambil sumpah atau janji (pimpinan DPRD) yang ada dulu," ujar Syarif, kemarin.

DPRD DKI sudah bersurat dua kali ke PDIP dan Demokrat untuk segera mengirimkan nama pimpinan definitif, tapi diindahkan. "Iya kita enggak bisa mendesak. Itu kan domainnya dewan pimpinan pusat masing-masing ya. Beberapa partai berbeda dalam regulasinya," kata Syarif.

Lambannya PDIP mengajukan nama yang akan menduduki kursi Ketua DPRD DKI karena dua figur yang dijagokan sama kuat, yakni Gembong Warsono dan Prasetyo Edi Marsudi. Gembong pernah mengaku akan menjabat sebagai ketua DPRD DKI periode 2019-2024. (Ins/J-1)