Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KESEPULUH pimpinan MPR RI sedang menimbang perlu atau tidaknya pelaksanaan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Jazilul, masa jabatan yang ditetapkan maksimal dua periode atau 10 tahun sudah cukup untuk presiden serta kepala daerah.
MPR juga akan membuka ruang kepada publik dan pihak-pihak terkait untuk sama-sama mempertimbangkan kebutuhan amendemen terbatas UUD 45
10 pimpinan MPR telah sepakat membentuk Alat Kelengkapan Majelis (AKM) MPR yang terdiri dari 3 badan 1 komisi
Prosesi pengucapan sumpah atau janji Pimpinan MPR RI telah berjalan dengan khidmat.
PDIP dan Gerindra harus bekerja keras meyakinkan fraksi lainnya di MPR untuk menghidupkan kembali GBHN.
"Deal apa? Tidak ada deal-dealan soal amendemen terbatas UUD 1945. Tidak benar informasi ada deal seperti itu," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria
Setelah lobi antarfraksi, Gerindra mendukung penuh Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR.
"Musyawarah mufakat adalah nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Dalam setiap proses pengambilan keputusan lembaga yang terhormat ini," ujar Bamsoet.
"Apakah disetujui 10 pimpinan MPR dari sembilan fraksi dan satu kelompok DPD RI," kata Pimpinan MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe.
Dan kalau semua fraksi tidak bisa musyawarah memilih Ahmad Muzani, fraksinya siap melakukan pemungutan suara.
"Kami Kelompok DPD RI menyatakan dukungan kepada Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI dan pimpinan MPR RI untuk wakil dari unsur DPR RI adalah Fadel Muhammad."
Seluruh fraksi koalisi ditambah Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN solid mendukung Bamsoet.
PKB sejak awal mengusung prinsip kebersamaan sehingga calon Ketua MPR yang diusungnya sebagai bentuk kebersamaan adalah Bambang Soesatyo.
Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol peserta pemilu lainnya.
Partai Golkar menyatakan layak untuk menempatkan kadernya sebagai ketua MPR.
Rapat dipimpin anggota tertua Abdul Wahab Dalimunthe dari Fraksi Partai Demokrat dan anggota termuda Hillary Brigitta Lasut dari Fraksi Partai NasDem.
PDIP memberikan sinyal mengikhlaskan kursi Ketua MPR untuk Golkar atau PKB.
Yandri mengatakan lobi-lobi untuk mendapatkan posisi di pimpinan MPR cukup alot karena diperebutkan beberapa partai politik.
Penyusunan Prolegnas yang tidak matang menyebabkan parlemen sulit mencapai target legislasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved