Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengkaji dan mempelajari rekomendasi usulan amendemen terbatas UUD 1945. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan saat ini ke 10 pimpinan MPR saat ini sedang menimbang perlu tidaknya pelaksanaan amendemen terbatas UUD 45.
"Rekomendasi pasti akan kita pelajari dulu bersama 9 pimpinan yang lain," tutur Bamsoet di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Bamsoet melanjutkan, MPR juga akan membuka ruang kepada publik dan pihak-pihak terkait untuk sama-sama mempertimbangkan kebutuhan amendemen terbatas UUD 45. Dengan begitu, Bamsoet berharap, apapun keputusan MPR terkait amendemen UUD 45 nantinya dapat didukung oleh seluruh masyarakat.
"Kita juga membuka ruang lagi kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Saya pastikan MPR tidak akan grasa grusu," tuturnya.
Baca juga: Utamakan Musyawarah, MPR Susun Alat Kelengkapan Majelis
Hingga saat ini, Bamsoet mengaku belum memiliki pandangan atau sikap apaun terkait amendemen terbatas UUD 45 utamanya yang terkait dengan pemilih presiden langsung ataupun tidak langsung. Bamsoet meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak terburu-buru menanggapi dinamika terkait amendemen terbatas.
"Ini soal masa depan bangsa. Jadi kita harus betul-betul cermat dan tidak perlu terburu-buru. Kita menjaga konstitusi ini menjaga pancasila tetap utuh dan ideologi yang kita junjung ini bisa kita pertahankan termasuk juga MPR," paparnya. (OL-5)
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
"Paling penting yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pertikaian ini dapat ditempatkan dalam perspektif seimbang tanpa menafikan di situ ada faktor kemanusiaan yang harus kita junjung,"
Presiden Joko Widodo turut mengomentari aksi lima anggota Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, di Israel, beberapa Waktu lalu.
Amanah konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia harus direalisasikan dalam menyikapi konflik dunia.
ASN harus memiliki nilai-nilai dasar di antaranya kewajiban untuk memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah
UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 dianggap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved