Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MASA kerja DPR, DPD, dan MPR RI periode 2014-2019 berakhir sudah. Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2019-2024 pun berlangsung hari ini. Bersamaan dengan agenda pelantikan tersebut, sejumlah harapan pun menguar.
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut DPR periode baru diharapkan mampu memperbaiki masalah produktivitas. Dari tahun ke tahun, Yunarto menyebut produktivitas DPR, jika dilihat dari fungsi legislasi, selalu menurun.
“Problem utama dari DPR kita ini ialah bukan pertarungan ide dan gagasan, melainkan lebih kepada masalah produktivitas,” ujar Yunarto, kemarin.
Yunarto menyebut penyusunan Prolegnas yang tidak direncanakan dengan matang menjadi salah satu penyebab DPR sulit memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas. Seringkali Prolegnas yang disusun hanya berdasarkan usulan tanpa kajian yang matang.
“Prolegnas tidak masuk akal hanya berdasarkan usulan, tanpa melihat kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, kepemimpinan dan keanggotaan DPR periode baru juga diharapkan mampu melakukan perombakan sistem untuk memperbaiki produktivitas anggota dewan. Hindari rangkap jabatan dari anggota dewan karena hal itu menjadi salah satu faktor terhambatnya fungsi kinerja DPR.
“Perlu ada perombakan sistem. Rangkap jabatan anggora dewan sering menghambat jalannya rapat-rapat komisi,” tuturnya. Misalnya, rangkap jabatan di komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Sebelumnya, kinerja legislasi DPR 2014-2019 dinilai sangat mengecewakan. Dalam kurun lima tahun, DPR dilaporkan hanya menghasilkan 80 undang-undang. Dari jumlah tersebut, 40% di antaranya merupakan undang-undang di luar Prolegnas.
Bursa pimpinan
Sementara itu, bursa pimpinan di tiga lembaga parlemen, yaitu DPR, DPD, dan MPR pun dimulai. Kursi-kursi pimpinan di lembaga parlemen mulai diiincar dan diperebutkan. Dalam momentum itu, dua nama perempuan, yakni Puan Maharani dan Lestari Moerdijat, mulai muncul ke permukaan.
Sumber: KPU
Puan, kader PDIP, dijagokan sebagai Ketua DPR 2019-2024. Adapun Lestari alias Rerie, kader Partai NasDem, diunggulkan untuk menduduki posisi pimpinan MPR 2019-2024.
Menurut ketentuan UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Ketua DPR RI 2019-2024 akan diduduki partai pemenang Pemilu 2019. Untuk jatah kursi Ketua MPR 2019-2024, seperti yang pernah diungkapkan kader PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Dalam konteks itu, peluang Puan dan Rerie untuk memimpin kedua lembaga parlemen Indonesia itu membesar. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan hal itu.
“Mbak Puan tentu saja kader yang punya pengalaman sangat lengkap, di internal partai, legislatif, eksekutif, memiliki kans besar,” kata Hasto di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/9).
Akan halnya Rerie, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh pun sudah menunjuknya. Di hadapan puluhan anggota DPR RI terpilih, Surya menyebut langsung nama Rerie sebagai calon pimpinan MPR.
Selain Puan dan Rerie, sejumlah nama juga sudah diumumkan partai masing-masing untuk diusulkan sebagai calon pimpinan DPR dan MPR. (Mal/Cah/Iam/Ant/X-6)
SEPANJANG akhir 1997, awal 1998, dan puncaknya Mei 1998, sebagai mahasiswa semester dua, saya berdiri bersama ratusan demonstran yang menuntut reformasi.
Saat Irfan hendak melaksanakan salat, salah satu rekannya curiga dengan gerak-gerik seseorang yang diduga merupakan pencuri.
Untuk ke depannya harapan Edelyne Mia Martanegara untuk bisa menjadi suara bagi anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan sosial.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Isu yang saat ini tengah dibahas dan diperjuangkan oleh AIPA ialah terkait eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata.
Hoyle berhasil mengalahkan 6 pesaing lainnya dengan memenangkan dukungan 325 suara dari 540 anggota parlemen.
Rapat Bappemperda diundur menjadi Senin (29/4) karena anggota DPRD tidak hadir pada rapat tersebut. Selain itu, rapat paripurna juga dibatalkan karena jumlah anggota yang hadir tidak kuorum.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, Rapat Paripurna membahas Raperda P2APBD akan dilakukan pada 7 Septermber mendatang.
Politikus Gerindra tersebut mengingatkan bahwa fraksi adalah perpanjangan dari partai. Jadi, seharusnya keduanya satu suara. Namun, PSI cenderung berbeda.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Cinta Mega, yang diduga main judi online saat Paripurna akan diberi sanksi internal oleh Partai Politik PDIP.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan segera bersurat ke Cinta Mega. Surat itu terkait pembebastugasan atau pemecatan Cinta imbas main gim judi online slot saat Paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved