Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PARLEMEN Spanyol meloloskan sebuah mosi tidak mengikat pada Selasa (20/5) yang mendesak pemerintah untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel. Langkah ini diambil sebagai respons atas agresi militer Israel di Jalur Gaza yang telah menimbulkan korban sipil dan krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Menurut laporan El Pais, mosi tersebut diajukan oleh aliansi sayap kiri Sumar—anggota koalisi pemerintahan—bersama partai oposisi Podemos dan Kiri Republik Catalonia (ERC). Mosi disahkan dengan 176 suara mendukung dan 171 suara menolak, di mana Partai Rakyat (PP) yang konservatif serta partai sayap kanan ekstrem Vox menjadi oposisi utama.
Seruan larangan ekspor militer
Para pendukung mosi memuji langkah tersebut karena menyerukan pelarangan ekspor segala jenis peralatan yang dapat dimanfaatkan oleh militer Israel, termasuk helm, rompi antipeluru dan bahan bakar yang berpotensi digunakan dalam operasi militer.
Lebih lanjut, mosi tersebut juga mendorong reformasi undang-undang perdagangan luar negeri Spanyol agar melarang perjanjian militer dengan negara mana pun yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida—dengan merujuk langsung pada tindakan Israel di Gaza.
Juru bicara Sumar, Veronica Martinez, menegaskan bahwa Spanyol tidak bisa bekerja sama dengan negara yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang.
"Dukungan terhadap industri pertahanan Israel tidak dapat dibenarkan dalam situasi kemanusiaan saat ini di Gaza," katanya seperti dilansir Anadolu, Rabu (21/5).
Gelar sidang darurat segera
Sementara itu, Pemimpin Podemos, Ione Belarra, meminta Kabinet segera menggelar sidang darurat minggu ini untuk mengeluarkan dekrit resmi guna menghentikan ekspor senjata ke Israel.
“Rakyat Palestina tidak bisa menunggu lebih lama. Netanyahu membunuh, mengebom, membuat mereka kelaparan, dan menolak perawatan medis. Ini adalah pembersihan etnis terbesar di abad ke-21,” ucap Belarra.
Dia bahkan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “Hitler di zaman kita.”
Tidak berhubungan dengan Israel
Menanggapi isu tersebut, Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles, yang saat itu sedang menghadiri pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, menegaskan bahwa Spanyol tidak menjalin kerja sama perdagangan senjata dengan Israel sejak konflik Gaza pecah pada 7 Oktober 2023.
“Kami tidak membeli senjata dari Israel dan hal ini harus diklarifikasi," sebutnya.
Sejak 7 Oktober, tidak ada satu pun senjata yang diimpor dari Israel. Yang dibeli hanyalah perlengkapan pelindung seperti helm dan rompi untuk pasukan keamanan Spanyol.
Namun, kelompok masyarakat sipil yang menggelar aksi di depan parlemen menyatakan sebaliknya.
Mereka mengeklaim bahwa pemerintah Spanyol masih memiliki sembilan kontrak aktif dengan perusahaan senjata asal Israel dan terus melakukan pembayaran dalam jumlah jutaan euro berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengusulkan agar Israel tidak diikutsertakan pada kontes musik di Eropa, sebagai bentuk penolakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh negeri zionis tersebut. (Fer/I-1)
TURKI menolak keras seruan politisi Israel dan kabinet Negeri Zionis itu untuk menganeksasi Tepi Barat Palestina.
IRAN menganggap senjata nuklir tidak manusiawi dan dilarang secara agama. Memiliki senjata nuklir dapat menempatkan Teheran dalam posisi yang lebih rapuh.
PEMERINTAH Suriah belum siap untuk berunding sampai pihak Israel memenuhi persyaratan Perjanjian Pelepasan 1974. Demikian dilaporkan saluran TV Suriah Al-Ikhbaria.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Eskalasi antara Iran dan Israel bukan hanya soal dua negara, tetapi juga cermin dari pembentukan ulang koalisi strategis di Timur Tengah dan perubahan tatanan global.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved