Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares, Senin (27/1), menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk 'membersihkan' Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya ke sejumlah negara Arab di sekitar kawasan itu.
"Posisi kami jelas. Warga Jalur Gaza harus tetap di Jalur Gaza. Jalur Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang harus dikelola oleh satu pemerintahan," tegas Albares saat berbicara di Brussel.
"Secepatnya, Jalur Gaza dan Tepi Barat harus berada di bawah kendali satu otoritas nasional Palestina," lanjutnya.
Pada Sabtu (25/1), Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya telah berbicara dengan Raja Yordania mengenai kemungkinan menampung 1,5 juta orang dari Jalur Gaza.
"Hampir semuanya hancur, dan orang-orang sekarat di sana. Jadi, saya lebih memilih bekerja sama dengan beberapa negara Arab untuk membangun perumahan di lokasi lain, di mana saya pikir mereka mungkin bisa hidup damai," ujar Trump dalam penerbangan pesawat kepresidenan Air Force One, menurut CNN.
Albares menegaskan Uni Eropa seharusnya lebih fokus untuk segera membantu mengatasi bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dengan menyediakan bantuan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan keberadaan Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Ia menyatakan Spanyol akan meminta misi darurat Uni Eropa untuk diterjunkan di perbatasan Rafah guna membantu menormalisasi perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir.
Ia juga menawarkan Pasukan Polisi Sipil Spanyol (Civil Guard) untuk berpartisipasi dalam misi tersebut.
Spanyol berjanji akan meningkatkan bantuan keuangan untuk Palestina dan UNRWA menjadi 50 juta euro (sekitar Rp840,8 miliar).
"Kami memiliki harapan yang besar untuk Jalur Gaza, gencatan senjata (saat ini) belum permanen, tetapi kami perlu bekerja untuk mewujudkannya," kata Albares.
Berbicara kepada wartawan, ia juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon pada Minggu (26/1), dengan menyebutnya 'tidak dapat diterima.'
"Dua puluh dua warga sipil yang tewas adalah terlalu banyak. Semua poin dalam gencatan senjata ini harus dipatuhi. Pasukan bersenjata Lebanon harus dikerahkan di selatan, dan pasukan Israel harus mundur untuk menjamin kedaulatan negara tersebut," seru Albares.
Albares juga mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan bantuannya ke Lebanon guna membantu membangun kembali negara tersebut serta memperkuat angkatan bersenjata. (Ant/Z-1)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved