Gedung Putih Sambut Tersangka Penjahat Perang Israel Yoav Gallant

TERSANGKA penjahat perang yang dicari Yoav Gallant, mantan menteri pertahanan Israel, dilaporkan telah mengunjungi Gedung Putih untuk bertemu dengan pejabat penting pemerintahan Joe Biden. 

Itu terjadi hanya beberapa minggu setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Gallant mengunggah di media sosial bahwa ia bertemu dengan utusan Timur Tengah Presiden Joe Biden, Brett McGurk, pada Selasa (3/12), untuk membahas kesepakatan pembebasan sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza, Palestina. 

Baca juga : Eks Menhan Israel Yoav Gallant Berkeliaran di Washington DC, Demonstran Meneriakinya

Dalam unggahan di Facebook dan X, ia menulis bahwa ada kemungkinan nyata untuk terobosan bagi kesepakatan tersebut. 

Ia melampirkan foto dirinya yang sedang berjabat tangan dengan McGurk, seorang pejabat pemerintahan Donald Trump yang berperan penting dalam menyusun kebijakan Biden tentang Gaza.

Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut merupakan salah satu dari beberapa pertemuan yang dijadwalkan di DC, Amerika Serikat (AS), termasuk satu pertemuan dengan lembaga pemikir Washington Institute for Near East Policy yang dibatalkan setelah pengunjuk rasa berdemonstrasi di luar hotel Gallant di New York City minggu lalu.

Baca juga : Pemimpin Muslim Michigan Dukung Trump yang Ingin Perdamaian di Timur Tengah

Pada Senin malam, sinagoge terkemuka Adas Israel di Washington DC, membatalkan acara yang direncanakan untuk menampilkan Gallant di tengah protes.

Pada 21 November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan dan membawa Gallant ke Den Haag atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang karena menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dan secara sengaja mengarahkan serangan terhadap warga sipil di Gaza.

Gallant tidak lagi menjadi anggota pemerintahan Israel. Ia mengarahkan militer Israel sebagai menteri pertahanan melalui genosida Israel hingga bulan lalu, ketika ia digantikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan seseorang yang lebih loyal kepada perdana menteri.

Baca juga : Dokter Gawat Darurat Saksikan Kengerian setiap Hari di Jalur Gaza

Pengadilan mengatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Gallant dan Netanyahu dengan sengaja dan sadar merampas kebutuhan dasar warga Palestina di Gaza seperti makanan dan air. Tindakan mereka yang diduga merusak kondisi kehidupan di Gaza merupakan kejahatan kemanusiaan.

Beberapa dari 124 negara yang menjadi pihak dalam undang-undang ICC telah berjanji untuk menegakkan surat perintah tersebut jika diberi kesempatan, termasuk negara-negara Eropa seperti Irlandia, Spanyol, dan Belanda. ICC mencantumkan status Gallant dan Netanyahu sebagai belum ditangkap.

Bahkan ketika telah mengajukan tuntutan pidana kejahatan perang terhadap dua pejabat tinggi Suriah, AS menolak keabsahan surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel. Dengan demikian, ini bertentangan dengan keabsahan pengadilan itu sendiri yang mengancam akan merusak seluruh struktur hukum internasional. 

Faktanya, banyak anggota Kongres yang konservatif telah mendukung undang-undang yang mengancam akan memberikan sanksi kepada jaksa ICC yang mengejar Netanyahu dan Gallant. Beberapa anggota parlemen telah mengancam akan menyerbu Den Haag atas surat perintah tersebut.

AS tidak hanya memberikan Netanyahu dan Gallant izin tetapi juga menyambut Gallant untuk berkunjung ke Gedung Putih ialah pertunjukan lain dari kesediaan pemerintahan Biden untuk membungkuk ke belakang untuk mengakomodasi Israel, bahkan dalam hal mantan pejabat. (Truthout/Jerusalem Post/Z-2)