Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DOKTER gawat darurat Razan Al-Nahhas mengalami keadaan mengerikan setiap hari di Jalur Gaza, Palestina, saat berupaya merawat gelombang demi gelombang warga Palestina yang terluka.
"Tidak ada cara untuk benar-benar mengekspresikan emosi, trauma yang Anda rasakan saat itu, melihat anggota keluarga yang hancur, menangisi jenazah anak-anak mereka, keluarga mereka, kerabat mereka. Tidak mungkin mereka bisa mempersiapkan saya untuk itu, meskipun mereka sudah berusaha," kenang Al-Nahhas.
"Hanya perasaan nyaris putus asa ketika kalian di sana, karena melihat pasien-pasien ini, yang sangat ingin kalian rawat, dan kalian tahu kalian tidak bisa melakukannya," tambahnya.
Dia mengenang saat dirinya harus memilih pasien yang diselamatkan di tengah banyak korban yang berdatangan ke Aqsa al-Shuhada di Deir al-Balah saat pengeboman Israel yang tiada henti dan pembatasan bantuan yang memaksa fasilitas medis untuk beroperasi secara tidak terkoordinasi.
"Sebagai penyedia layanan kesehatan, kami seharusnya merawat setiap pasien, tetapi dengan keterbatasan sumber daya dan jumlah korban yang sangat banyak, Anda ditempatkan dalam posisi tanpa pilihan. Itu perasaan yang belum pernah saya alami," katanya.
"Sekarang, sejauh menyangkut bantuan yang dikirimkan, tidak ada yang sampai. Maksud saya, Anda tahu, itu tergantung pada keberhasilan atau kegagalan. Beberapa minggu lebih baik daripada yang lain. Namun, bahkan ketika bantuan sampai, itu hanya jumlah minimum," tambahnya.
Mengenai surat penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas Benjamin Netanyahu dan Gallant, al-Nahhas mengatakan bahwa dia merasa berkewajiban secara pribadi untuk memberikan kesaksiannya kepada ICC. "Sejumlah kecil orang yang pergi dan menjadi saksi mata genosida ini."
"Mereka tidak mengizinkan pers asing. Mereka tidak mengizinkan penyidik. Mereka benar-benar tidak mengizinkan siapa pun masuk untuk menyaksikan ini. Jadi bagi kami yang telah masuk sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan kesaksian. Saya benar-benar ingin melakukan itu," katanya.
Hala Rharrit, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri, yang berbicara dalam konferensi pers bersama Al-Nahhas, mengakui bahwa banyak politisi tidak tergerak oleh semakin banyak bukti bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, mengaitkannya dengan meluasnya kelompok kepentingan khusus di Washington.
"Politisi kita tidak lagi memilih berdasarkan tuntutan konstituen mereka. Mereka tidak lagi memilih berdasarkan yang baik bagi Amerika," katanya.
"Keputusan-keputusan ini tidak dibuat berdasarkan sesuatu yang membuat Amerika lebih aman, yang memajukan kepentingan AS. Keputusan-keputusan ini dibuat berdasarkan siapa yang akan membuat saya terpilih, siapa donor yang harus saya pertanggungjawabkan? Dan itulah yang mendorong pengambilan keputusan dan itulah yang benar-benar berbahaya bagi rakyat Amerika," tambahnya. (Ant/Z-2)
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved