Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyatakan bahwa proses pembersihan reruntuhan di Jalur Gaza, Palestina, dengan kecepatan saat ini dapat memakan waktu hingga tujuh tahun. Hal ini menjadi ancaman serius mengingat sebagian besar penduduk masih hidup di tengah puing-puing yang sangat berbahaya.
Kepala UNDP, Alexander De Croo, dalam pengarahan virtual dari Jerusalem pada Selasa (17/2/2026) setelah kunjungannya ke Gaza, menggambarkan situasi kemanusiaan di wilayah tersebut sebagai yang terburuk yang pernah ia saksikan selama puluhan tahun bekerja di bidang pembangunan.
"Ini kondisi kehidupan terburuk yang pernah saya lihat. Kondisi yang sangat menyakitkan untuk dijalani," ujar De Croo. Ia menambahkan bahwa sebanyak 90 persen warga Gaza saat ini hidup di tengah reruntuhan yang tidak stabil.
De Croo menjelaskan bahwa upaya pemulihan UNDP saat ini berfokus pada tiga bidang prioritas untuk menstabilkan kondisi warga pascakonflik:
Hingga saat ini, UNDP baru mampu menyelesaikan sekitar 0,5 persen dari total keseluruhan reruntuhan di Gaza. De Croo menekankan perlu peningkatan wewenang dan kapasitas alat berat guna mempercepat proses pembersihan serta daur ulang puing-puing bangunan.
Krisis tempat tinggal menjadi prioritas kedua, mengingat 90 persen populasi tinggal di tempat yang sulit disebut sebagai tenda karena sangat sederhana. UNDP sejauh ini membangun 500 unit hunian pemulihan dan memiliki 4.000 unit siap pakai. Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan riil yang mencapai 200.000 hingga 300.000 unit.
Bidang ketiga adalah membangkitkan kembali sektor swasta Gaza yang lumpuh. Program ini mencakup investasi terbatas dan skema padat karya (cash-for-work) untuk memberikan arus kas langsung kepada masyarakat.
Untuk memperluas jangkauan bantuan, De Croo menyampaikan satu permintaan besar kepada otoritas Israel: memberikan akses yang lebih luas bagi masuknya bahan bangunan, unit hunian, serta dukungan bagi pelaku usaha swasta.
Ia menegaskan bahwa kekhawatiran keamanan Israel tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi akses bagi UNDP, organisasi PBB lainnya, maupun lembaga swadaya internasional (NGO) yang berupaya melakukan pemulihan kemanusiaan di Gaza. (Anadolu/Ant/I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved