Hamas Desak Dewan Perdamaian Trump Hentikan Genosida Israel di Gaza

HAMAS mendesak Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump segera menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina, menjelang pertemuan perdana dewan tersebut di Washington. Seruan itu muncul di tengah tudingan bahwa BoP lebih mengakomodasi kepentingan Israel-AS dibandingkan aspirasi Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan kekhawatiran bahwa dewan tersebut dapat dimanfaatkan Israel untuk melanjutkan operasi militernya.

"Kami memperingatkan agar pihak (Israel) tidak menggunakan dewan ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang di Gaza dan mencegah rekonstruksi," kata Qassem dalam pernyataan video dikutip Al Jazeera, Rabu (18/2).

Baca juga : Netanyahu Keberatan Dewan Eksekutif Gaza, AS: Ini Pertunjukan Kami

"Perang genosida terhadap Gaza masih berlangsung, melalui pembunuhan, pengusiran, blokade, dan kelaparan hingga saat ini," sebutnya.

Qassem juga menegaskan bahwa Dewan bentukan Trump itu seharusnya melibatkan komite teknokrat Palestina guna mengelola Gaza dan memulai proses rekonstruksi secara menyeluruh.

Baca juga : Kemenlu RI: Dewan Perdamaian hanya Sementara untuk Lindungi Gaza

Serangan dan situasi kemanusiaan

Di lapangan, Israel dilaporkan masih melancarkan operasi militer di sejumlah wilayah Gaza. Serangan terbaru disebut menyasar kawasan Tuffah di Gaza utara serta Khan Younis di selatan. 

Tank dan artileri Israel dilaporkan menembaki area sipil. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit al-Awda.

Selain itu, kapal perang Israel dilaporkan menembaki nelayan dan menahan dua warga Palestina di perairan Gaza. Pembongkaran permukiman di wilayah utara dan selatan juga terus terjadi.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025, lebih dari 600 warga Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 1.600 lainnya mengalami luka akibat serangan yang disebut melanggar kesepakatan tersebut.

Pembatasan akses bantuan kemanusiaan juga masih berlangsung. Israel disebut membatasi masuknya bantuan serta pergerakan pasien yang membutuhkan perawatan medis ke luar negeri.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menyampaikan bahwa kurang dari 60% pengiriman bantuan dari Mesir diizinkan masuk ke Gaza. Ia menegaskan bahwa operasi kemanusiaan terus menghadapi kendala di lapangan.

"Pergerakan kemanusiaan yang membutuhkan koordinasi dengan pihak berwenang Israel juga terus menghadapi hambatan. Tim kami di lapangan sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang untuk memperjelas kendala ini dan mencari solusi agar operasi kami bisa berjalan," kata Dujarric.

Sejak diluncurkan dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari, Board of Peace telah ditandatangani sedikitnya 19 negara sebagai anggota pendiri.

Awalnya, dewan tersebut dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan proses rekonstruksi Gaza. 

Namun mandatnya kemudian diperluas untuk menangani konflik internasional lain. 

Perluasan peran ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak bahwa BoP dapat menjadi tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik global. (I-2)