Dewan Perdamaian Trump Resmi Diluncurkan, Peran PBB Dipertanyakan

PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Peluncuran Dewan Perdamaian Trump yang dilakukan di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos ini langsung memicu perdebatan global terkait mandatnya yang dinilai tumpang tindih dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta biaya keanggotaan yang fantastis.

Inisiatif yang awalnya digagas pada September lalu sebagai mekanisme pengawasan demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza ini, kini bertransformasi menjadi organisasi permanen. Dalam pidato peresmiannya, Trump menyebut momen ini sebagai langkah bersejarah dalam diplomasi global, meskipun diwarnai ketidakhadiran sejumlah pemimpin negara Barat.

"Ini adalah hari yang sangat menggembirakan. Sudah lama dipersiapkan," ujar Trump, yang juga menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua dewan tanpa batas waktu.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Dewan Perdamaian Trump Sejalan dengan Mandat PBB

Struktur Organisasi dan "Mahar" Rp16,8 Triliun

Salah satu poin paling kontroversial dari Board of Peace adalah struktur kepemimpinan dan syarat keanggotaannya. Dewan ini akan dikendalikan oleh Dewan Eksekutif Pendiri yang diisi oleh lingkaran terdekat Trump, termasuk menantunya Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Syarat Keanggotaan Permanen

Untuk mendapatkan kursi permanen dan hak suara penuh dalam dewan ini, negara peserta diwajibkan memenuhi syarat finansial yang ketat, yakni wajib membayar iuran sebesar US$1 miliar. Nilai tersebut setara dengan Rp16,82 triliun (Asumsi kurs Rp16.826 per dolar AS) dan masa jabatan keanggotaan berlaku selama tiga tahun. Pejabat AS mengklaim dana ini akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza, namun kritikus menilai skema ini rawan politisasi dan praktik korupsi.

Baca juga : PM Qatar: Tidak Ada Alternatif untuk Rencana Gaza Trump

Jared Kushner, dalam pidatonya, menegaskan pendekatan pragmatis dewan ini. Ia menyebut bahwa rencana utama pemerintahan Trump untuk Gaza adalah transformasi kawasan tanpa adanya "rencana cadangan". Hal ini sejalan dengan retorika Trump yang sempat menyebut Gaza sebagai "sebidang properti yang indah", mencerminkan pendekatan transaksional berlatar belakang bisnis properti dalam penyelesaian konflik.

Peta Dukungan: Siapa Bergabung, Siapa Menolak?

Peluncuran Board of Peace menciptakan polarisasi yang tajam. Mayoritas negara Eropa Barat memilih absen, sementara dukungan kuat datang dari Timur Tengah, Asia, dan sebagian Amerika Selatan.

Inggris menjadi salah satu negara yang paling vokal menolak. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan pihaknya tidak akan menjadi penandatangan karena implikasi hukum yang luas serta keberatan atas potensi keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum tersebut.

Alasan Strategis Indonesia Bergabung

Di tengah keraguan negara-negara Barat, Indonesia mengambil langkah strategis dengan bergabung ke dalam Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Davos untuk menandatangani komitmen tersebut.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa partisipasi ini bukan berarti meninggalkan prinsip politik bebas aktif, melainkan upaya pragmatis untuk kemanusiaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa fokus utama Indonesia adalah percepatan perdamaian di Gaza.

"Yang penting kan tujuannya. Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," tegas Prasetyo.

Kementerian Luar Negeri RI juga menambahkan bahwa kehadiran Indonesia diperlukan untuk memastikan suara negara berkembang dan kepentingan Palestina tetap terwakili di dalam forum yang didominasi oleh kekuatan besar tersebut.

Ancaman bagi Legitimasi PBB?

Kekhawatiran terbesar komunitas internasional adalah potensi dualisme kepemimpinan global. Trump secara terbuka menyatakan bahwa Board of Peace berpotensi menggantikan fungsi PBB yang dinilainya lamban. Pernyataan ini dinilai berbahaya karena dapat menggerus legitimasi PBB yang telah berdiri hampir delapan dekade.

Meski Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher telah berusaha meredam isu ini dengan menyatakan bahwa dewan baru tersebut tidak akan menggantikan PBB, fakta di lapangan menunjukkan adanya pergeseran poros diplomasi. Dengan absennya kekuatan besar Eropa dan ketidakpastian sikap Tiongkok, efektivitas Board of Peace sebagai stabilisator dunia masih menjadi tanda tanya besar. (H-3)