Pemerintah Pastikan Dewan Perdamaian Trump Sejalan dengan Mandat PBB

PEMERINTAH Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak dirancang untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Inisiatif ini dipastikan hadir sebagai mekanisme komplementer untuk mempercepat stabilisasi dan perdamaian di Jalur Gaza.

Penegasan tersebut disampaikan Sugiono di sela-sela kunjungan kerjanya mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Bad Ragaz, Swiss, Sabtu (24/1). Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi tumpang tindih kewenangan antara badan baru tersebut dengan mandat PBB yang sudah ada.

"Apakah Board of Peace akan menggantikan PBB? Tentu saja tidak. Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB, melainkan lahir dari kepedulian internasional untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza," ujar Sugiono dalam keterangan resminya

Baca juga : Prancis Tolak Undangan Donald Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Berdasarkan keterangan Menlu RI, Dewan Perdamaian ini memiliki mandat spesifik yang berfokus pada aspek teknis di lapangan, antara lain memonitor administrasi wilayah pascakonflik, mengawasi proses stabilisasi keamanan, dan mendorong upaya rehabilitasi infrastruktur dan sosial di Gaza dan Palestina.

Diplomasi Indonesia di Forum Davos

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, membawa misi strategis, salah satunya adalah penandatanganan piagam Board of Peace. Langkah ini dinilai sebagai bagian krusial dari proses internasional untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan serta mendorong rehabilitasi pascaperang di wilayah Palestina.

Menurut Sugiono, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam dewan tersebut diambil melalui pertimbangan matang dan konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Keterlibatan ini bermula dari rangkaian pertemuan negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menyepakati perlunya pelibatan komunitas internasional yang lebih luas.

Baca juga : Benjamin Netanyahu Protes soal Dewan Gaza Bentukan Donald Trump

"Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya. Ini adalah wujud konsistensi politik luar negeri RI," tegas Sugiono.

Aliansi Negara untuk Solusi Dua Negara

Indonesia tidak bergerak sendiri dalam inisiatif ini. Sejumlah negara kunci di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam turut serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut. Negara-negara yang telah sepakat bergabung antara lain:

• Arab Saudi
• Uni Emirat Arab
• Qatar
• Yordania
• Turki
• Pakistan
• Mesir

Sugiono menekankan bahwa kehadiran blok negara-negara ini bertujuan untuk "mengawal" arah kebijakan dewan agar tetap tegak lurus pada tujuan akhir, yaitu kemerdekaan Palestina. Indonesia ingin memastikan bahwa setiap langkah rehabilitasi dan stabilisasi bermuara pada terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).

"Upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini harus tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara," tambahnya.

Konteks Inisiatif Donald Trump

Dewan Perdamaian merupakan inisiatif Presiden AS Donald Trump yang digulirkan sebagai fase kedua dari rencana gencatan senjata di Gaza. Inisiatif ini sebelumnya telah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB, yang memberikan mandat terkait pengawasan demiliterisasi serta pembangunan kembali Jalur Gaza.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut keikutsertaan Indonesia dalam forum ini sebagai peluang bersejarah. Forum ini dinilai membuka ruang nyata bagi Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam aspek kemanusiaan dan stabilisasi kawasan, melampaui sekadar dukungan diplomatik.