Kemenlu: Lewat Dewan Perdamaian, Indonesia Dorong Otoritas Palestina Pulihkan Gaza

KEANGGOTAAN dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) akan memungkinkan Indonesia untuk terus mendorong supaya Otoritas Palestina (PA) senantiasa dilibatkan dalam pemulihan di Jalur Gaza. Demikian menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Disampaikan Juru Bicara Kemenlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela saat dihubungi di Jakarta, Kamis (12/2), Indonesia melihat sangat penting dilibatkan semua pihak dalam konflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian.

"Oleh karena itu, Indonesia akan terus memanfaatkan keanggotaannya di Dewan Perdamaian untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina," ucap Nabyl.

Baca juga : Prabowo Hadiri KTT Perdana Dewan Perdamaian di AS, PBNU Merespons

Dalam hal itu, Indonesia akan memastikan seluruh proses dan kebijakan yang diputuskan Dewan Perdamaian tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina.

Indonesia juga, imbuh dia, senantiasa mendorong semua upaya perdamaian dan pemulihan yang ditempuh agar bermuara pada terwujudnya solusi dua negara yang disepakati komunitas internasional.

Lebih lanjut, Nabyl menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia ke Dewan Perdamaian didasari oleh mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2805 Tahun 2025.

Baca juga : Israel kembali Serang Gaza, PKS Pertanyakan Peran Dewan Perdamaian

Terkait bergabungnya Israel ke badan itu, ia menegaskan keikutsertaan Indonesia di badan bentukan Donald Trump tersebut juga tidak dapat ditafsirkan sebagai langkah untuk menormalisasikan hubungan dengan negara tertentu maupun memberi legitimasi tertentu atas kebijakan suatu negara.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Dewan Perdamaian di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 usai menerima undangan rapat perdana organisasi tersebut.

Menurut Nabyl, pada Rabu (11/2), kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Dewan Perdamaian sejak awal.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dalam kunjungan yang sama, Presiden Prabowo juga akan menandatangani Kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS yang proses finalisasinya hampir rampung.

Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden Prabowo ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. (Ant/I-2)