Israel kembali Serang Gaza, PKS Pertanyakan Peran Dewan Perdamaian

SEKRETARIS Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026). Serangan mematikan yang menewaskan puluhan warga sipil ini dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap komitmen perdamaian internasional.

Kholid menegaskan bahwa tindakan Israel tersebut mencederai perjanjian gencatan senjata yang seharusnya menjamin perlindungan bagi perempuan, anak-anak, dan lansia. Ia secara khusus menyoroti efektivitas Board of Peace (BoP), skema perdamaian yang baru saja disepakati Amerika Serikat bersama sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Israel terus melakukan pelanggaran serius. Ini pelanggaran nyata terhadap komitmen perdamaian dalam Board of Peace yang baru disepakati. Jika skema BoP ini memang efektif, seharusnya Israel tunduk dan tidak melakukan agresi kembali," kata Kholid dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/2/2026).

Baca juga : Kemenlu RI: Dewan Perdamaian hanya Sementara untuk Lindungi Gaza

Kholid mendesak pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan negara-negara Muslim seperti Turki, Qatar, dan Arab Saudi yang tergabung dalam BoP guna mengambil langkah diplomatik yang lebih kuat. Kholid meminta para pemimpin negara tersebut mendesak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar segera menekan Israel guna menghentikan seluruh operasi militer di Gaza.

Menurutnya, insiden ini merupakan momentum pembuktian bagi Amerika Serikat untuk menepis tudingan publik yang meragukan independensi BoP.

"Ini momentum pembuktian, apakah BoP mampu menghentikan agresi Israel? Jika tidak mampu, BoP berpotensi gagal sebagai skema perdamaian dan hanya akan dianggap sebagai forum yang melindungi kepentingan pihak tertentu saja," ujarnya.

Selain penghentian serangan, Kholid menyerukan agar anggota Board of Peace memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dibuka tanpa hambatan. Kholid menekankan pentingnya perlindungan terhadap rumah sakit, tempat pengungsian, serta infrastruktur sipil yang hancur.

"BoP harus mampu menghentikan genosida. BoP juga harus bisa mendesak Israel agar segera membuka akses bantuan internasional dan bertanggung jawab merekonstruksi bangunan vital yang telah dihancurkan," pungkas Kholid. (I-2)