Presiden Brasil Tuduh Trump Ingin Bentuk PBB Baru Lewat Dewan Perdamaian

PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang dinilai mengancam multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Alih-alih memperbaiki, Perserikatan Bangsa-Bangsa, apa yang terjadi? Presiden Trump mengusulkan untuk menciptakan PBB baru di mana hanya dia yang menjadi pemiliknya," kata Lula dalam pidatonya Sabtu (24/1).

Berbicara di negara bagian Rio Grande do Sul, Lula juga melontarkan kritik terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dinilainya berusaha mengendalikan opini global melalui media sosial.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Dewan Perdamaian Trump Sejalan dengan Mandat PBB

"Dia ingin mengendalikan dunia melalui Twitter," ujar Lula.

"Sungguh luar biasa. Setiap hari dia mengatakan sesuatu, dan setiap hari dunia membicarakan apa yang dia katakan," tambahnya, seperti dikutip surat kabar Folha de Sao Paulo.

Dalam pidatonya, Lula membela prinsip multilateralisme dan menentang hukum rimba dalam tata hubungan internasional. Ia memperingatkan bahwa sistem global berbasis PBB tengah berada dalam ancaman serius.

Baca juga : Dewan Perdamaian Trump Resmi Diluncurkan, Peran PBB Dipertanyakan

"Piagam PBB sedang dirobek," tegasnya.

Pernyataan Lula disampaikan sehari setelah ia melakukan percakapan telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam komunikasi tersebut, Xi mendesak Brasil untuk terus menjaga peran sentral PBB dalam urusan internasional.

Komentar Lula juga disampaikan di tengah langkah Gedung Putih yang menarik Amerika Serikat dari puluhan badan PBB, bersamaan dengan peluncuran Dewan Perdamaian oleh Trump. 

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari penerapan agenda Amerika Pertama dalam politik dan perdagangan global, termasuk melalui kebijakan tarif dan ancaman militer, yang membuat sejumlah sekutu Washington mempertanyakan kembali kepercayaan mereka terhadap AS.

Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian dalam sebuah upacara penandatanganan di Davos, Swiss, pada Kamis lalu, di sela pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF). 

Forum tersebut merupakan badan internasional lain yang semakin sering dipandang sebagai alternatif bagi sistem PBB.

Keanggotaan dewan itu mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah dituduh melakukan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. 

Pasukan Israel juga dituduh telah membunuh lebih dari 300 staf Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza.

Pada awalnya, Amerika Serikat menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan bertugas mengawasi pembangunan kembali Gaza setelah lebih dari dua tahun perang genosida Israel di wilayah yang terkepung tersebut. 

Namun, piagam dewan setebal 11 halaman tidak menyebutkan Gaza sama sekali, yang memunculkan dugaan bahwa mandat forum itu telah diperluas.

Sementara itu, PBB menyatakan tengah mengalami kekurangan dana untuk kegiatan kemanusiaan dan hak asasi manusia. 

Kondisi ini terjadi seiring dengan pengalihan anggaran oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat dari bantuan internasional ke belanja militer.

PBB saat ini beroperasi dengan anggaran reguler sekitar 3,72 miliar dolar AS per tahun. Amerika Serikat diwajibkan menyumbang sekitar 820 juta dolar AS pada 2025, meskipun hingga kini masih menunggak pembayaran di bawah pemerintahan Trump.

Sebaliknya, rancangan piagam Dewan Perdamaian Trump menetapkan bahwa negara-negara anggota harus membayar 1 miliar dolar AS jika ingin mempertahankan keanggotaan mereka lebih dari tiga tahun. (Al Jazeera/H-3)