Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru akan dilakukan setelah anggota DPR dan DPD dilantik pada 1 Oktober mendatang, beredar kabar Ketua MPR bakal diberikan kepada partai pemenang kedua Pemilihan Umum Legislatif 2019, yakni Partai Golkar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butarbutar, menilai sosok Aziz Syamsuddin sangat layak dan pas mengisi posisi Ketua MPR jika kursi itu memang benar-benar diserahkan kepada partainya.
"Sosok beliau kalem dan berpenampilan tenang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pimpinan MPR. Penilaian kepada sosok Aziz Syamsuddin adalah rasional tidak subjektif," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (25/9).
Lebih lanjut Muslim mengatakan, sisi pengalaman Azis Syamsuddin juga dinilainya sangat komplet, karena merupakan intelektual hukum yang bergelar doktor. Apalagi, Azis juga sudah cukup lama menjadi anggota DPR RI, MPR, dan pernah di fraksi.
"Bahkan saat ini pun Aziz merupakan Ketua Komisi III DPR RI, serta dari sisi usia pun dia sudah cukup matang. Penguasaan Azis Syamsuddin di bidang hukum sangat membantu lembaga MPR dalam melakukan tupoksinya," katanya.
Baca juga: Relawan Banten Siap Kawal Pelantikan Jokowi-Kiai Maruf
Muslim pun berharap dalam pemilihan pimpinan MPR ke depan dilakukan secara musyawarah mufakat, untuk memilih Azis Syamsuddin sebagai Ketua MPR bersama 9 wakil pimpinan MPR yang berasal dari perwakilan partai dan satu perwakilan DPD RI.
Sebelumnya, sebuah sumber mengungkapkan sudah ada kesepakatan partai pemenang kedua mendapatkan Ketua MPR. Karena Ketua DPR dari pemenang nomor satu yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Pemberian ke Golkar sebagai salah satu kesepakatan dalam revisi UU MD3. Golkar rela mendukung jabatan pimpinan 10 orang karena ingin Ketua MPR menjadi jatah Golkar," kata sumber tersebut.
Dia juga menyebut Presiden Joko Widodo juga menyetujui komposisi 10 pimpinan MPR. Jokowi juga menyetujui Golkar mendapatkan jatah Ketua MPR. (RO/OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved