Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru akan dilakukan setelah anggota DPR dan DPD dilantik pada 1 Oktober mendatang, beredar kabar Ketua MPR bakal diberikan kepada partai pemenang kedua Pemilihan Umum Legislatif 2019, yakni Partai Golkar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butarbutar, menilai sosok Aziz Syamsuddin sangat layak dan pas mengisi posisi Ketua MPR jika kursi itu memang benar-benar diserahkan kepada partainya.
"Sosok beliau kalem dan berpenampilan tenang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pimpinan MPR. Penilaian kepada sosok Aziz Syamsuddin adalah rasional tidak subjektif," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (25/9).
Lebih lanjut Muslim mengatakan, sisi pengalaman Azis Syamsuddin juga dinilainya sangat komplet, karena merupakan intelektual hukum yang bergelar doktor. Apalagi, Azis juga sudah cukup lama menjadi anggota DPR RI, MPR, dan pernah di fraksi.
"Bahkan saat ini pun Aziz merupakan Ketua Komisi III DPR RI, serta dari sisi usia pun dia sudah cukup matang. Penguasaan Azis Syamsuddin di bidang hukum sangat membantu lembaga MPR dalam melakukan tupoksinya," katanya.
Baca juga: Relawan Banten Siap Kawal Pelantikan Jokowi-Kiai Maruf
Muslim pun berharap dalam pemilihan pimpinan MPR ke depan dilakukan secara musyawarah mufakat, untuk memilih Azis Syamsuddin sebagai Ketua MPR bersama 9 wakil pimpinan MPR yang berasal dari perwakilan partai dan satu perwakilan DPD RI.
Sebelumnya, sebuah sumber mengungkapkan sudah ada kesepakatan partai pemenang kedua mendapatkan Ketua MPR. Karena Ketua DPR dari pemenang nomor satu yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Pemberian ke Golkar sebagai salah satu kesepakatan dalam revisi UU MD3. Golkar rela mendukung jabatan pimpinan 10 orang karena ingin Ketua MPR menjadi jatah Golkar," kata sumber tersebut.
Dia juga menyebut Presiden Joko Widodo juga menyetujui komposisi 10 pimpinan MPR. Jokowi juga menyetujui Golkar mendapatkan jatah Ketua MPR. (RO/OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved