Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
"Masyarakat adat hingga saat ini masih berhadapan dengan sejumlah persoalan pemenuhan hak dasar yang kerap terabaikan dengan alasan pembangunan nasional,"
Saat ini, Komnas HAM mencatat bahwa dari masyarakat telah ada masuk pengaduan ke Komnas HAM berkenaan dengan Iklim.
Pendirian resto ini adalah gagasan dari Chef Pablo Bonilla, yang sepuluh tahun lalu memutuskan untuk meninggalkan semua yang telah dia pelajari dalam studi kuliner modernnya.
Pada tahun 1869, pemerintah Kekaisaran Jepang mencaplok wilayah mereka dan melarang praktik "barbar" seperti tato wajah untuk wanita komunitas tersebut.
DPR menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk tailing yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia
MENTERI BUMN dinilai sebagai sosok yang punya kepedulian tinggi terhadap nasib rakyat kecil. Hal ini memantik dukungan pada Erick Thohir maju calon wakil presiden 2024 makin menguat.
Dengan adanya Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini akan menjadi payung hukum bagi masyarakat adat untuk dapat hidup berdasarkan hak asal usulnya,
Berburu dan menyembelih hewan itu dalam suhu yang sangat dingin telah lama dilihat sebagai ritual peralihan musim. Tapi, kini, populasi hewan itu mulai menyusut.
RUU KSDHAE berpotensi menghilangkan asal-usul masyarakat adat dalam mengelola, melindungi dan mengimplementasikan hukum adat di wilayah adat. Untuk itu masyarakat adat harus dilibatkan.
Menteri BUMN RI Erick Thohir dinobatkan menjadi Marga Sidabutar dan menjadi anak ke-empat dari Harry Boss Sidabutar, seorang Tokoh Masyarakat Desa Tomok.
PERSATUAN di kalangan masyarakat Batak khususnya pomparan (keturunan) marga Limbong menjadi kunci menuju Tahun 2045 yang sarat dengan tantangan demografi.
Chairani Rachmatullah yang mewakili Ketua Umum MKI Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, dengan mengusung Sub-Tema Utilizing The Decarbonization Flexible Technology For Grid Stability
Di Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke Enam (KMAN VI) ini, AMAN ingin memberikan penegasan posisi dan status yang berbeda antara Masyarakat Adat dan Kerajaan
“Nasib kita adalah keputusan kita,” tegasnya dengan nada lantang dalam pidato sebagai Sekjen AMAN terpilih pada penutupan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam
Menurutnya, anggota atau pengurus AMAN yang merupakan anak adat dari berbagai wilayah adat di Indonesia, tidak layak bergabung dengan partai seperti itu
Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) mewujudkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis wilayah adat.
Mereka yang bersuara di media sosial masih terus dibayangi UU ITE yang bisa kapan saja menjerat Masyarakat Adat yang bersuara kritis.
Masyarakat Adat yang telah diajukan Aliansi Masyarakat Nusantara pun hingga kini belum disahkan Pemerintah dan DPR RI.
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) melakukan pendampingan terhadap 2000 lebih masyarakat adat dari seluruh Nusantara yang hadir dalam KMAN VI.
"Hasil –hasil Karya yang bakal ditampilkan itu seperti adanya kegiatan pameran dan pentas seni budaya, yang akan dilaksanakan di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved