Wamen ATR/BPN Dukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Adat

WAKIL Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, menjadi narasumber dalam kegiatan Pekan Gawai Dayak ke-37 yang diselenggarakan oleh Kesenian Sekretariat bersama Kesenian Dayak di Kalimantan Barat, 

Bertempat di Rumah Radakng, Pontianak, Raja Antonj menyampaikan kesejahteraan yang menjadi tujuan negara didorong untuk bersifat inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidam terkecuali kepada masyarakat adat. 

Raja Antoni menjelaskan UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 secara tegas memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya. Artinya, masyarakat adat harus mendapat jaminan dan perlindungan supaya tetap hidup.

“Masyarakat adat dengan alasan pembangunan tidak boleh terlindas,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut lewat keterangan yang diterima, Kamis (18/5).

Raja Antoni melanjutkan pihaknya kini sedang melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal berkerja sama dengan Universitas Gajah Mada, Universitas Andalas, Universitas Cenderawasih, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Hasanudin untuk kemudian dapat diterbitkan sertifikat komunal bagi masyarakat adat. 

Sertifikat komunal tersebut, jelasnya, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat supaya mereka menjadi pemiliki tanah tersebut yang diakui kepemilikannya. Sehingga, sambungnya, mereka dapat memberdayakan tanah itu untuk mengembangkan ekonomi.

“Sertifikat untuk masyarakat adat ini bisa berbentuk HPL (hak pengeloaan) yang diatasnya bisa diberikan hak pakai atau hak guna bangunan,” tandasnya.

Lewat sertifkat, masyarakat adat tidak akan kehilangan tanah adatnya, dan pada saat bersamaan dapat menumbuhkan ekonomi bagi masyarakat adat itu sendiri. 

“Dengan skema ini diharapkan akan hadir keadilan yang saat ini telah lama absen. Ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi pembangunan itu memiliki manfaat yang maksimal terhadap masyarakatnya,” lanjut Mantan Sekjen PSI tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, serta sejumlah tokoh di Kalimantan Barat (H-3)