Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH diminta untuk memperhatikan dan melindungi prinsip hukum adat masyarakat suku asli Melayu di Pulau Rempang dan Kampung Tua Galang, Batam.
Hutan adat itu tersebar di tiga kabupaten, yaitu di Kabupaten Pidie tiga MHA, Aceh Jaya dua MHA dan Kabupaten Bireuen tiga MHA.
PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan SK (Surat Keputusan) Hutan Adat Aceh, kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
PARA tokoh adat dari delapan kabupaten di Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap keberadaan Geopark Meratus.
Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menuntaskan janji kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan menyerahkan sertifikat masyarakat adat di Sumatera
Telah terjadi pengerahan aparat secara berlebihan untuk tujuan pembubaran demonstrasi masyarakat Desa Bangkal terhadap PT HMBP.
CALON presiden Ganjar Pranowo menyambangi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (20/11). Kedatangan Ganjar disambut dengan adat oleh tokoh dan masyarakat.
KETUA Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor mendapat kesempatan istimewa menemani langsung calon presiden Ganjar Pranowo
Suku asal pedalaman Pulau Timor ini yang mendiami Tuanesi sekitar awal abad ke-20 yang kemudian mewariskan Lilifuk secara turun-temurun.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sekian lama tertunda.
unjungan PD Bhayangkari ke kampung Bunggu luar merupakan langkah positif dalam memperluas dialog antara komunitas dalam.
Koalisi Akademisi dan Masyarakat Sipil Kalimantan Timur secara tegas menolak upaya perampasan dan penggusuran paksa warga lokal yang berada di sekitar wilayah pembangunan IKN.
Ancaman penggusuran paksa masyarakat lokal oleh Badan Otoritaria Ibu Kota Nusantara dinilai bertentangan dengan perintah Undang-undang.
Di Kabupaten Lima Puluh Kota banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Keindahan alam di sana dikelola berkat adanya kolaborasi dengan banyak nagari.
AMAN Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel) menentang rencana pemanfaatan nilai ekonomi karbon (perdagangan karbon) dari kawasan hutan Pegunungan Meratus.
Pro kontra keberadaan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan terus bergulir. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan NGO di Kalsel tegas menyatakan penolakan terhadap Geopark Meratus.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan juga menentang rencana perubahan fungsi hutan lindung Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional.
MASYARAKAT Adat di Kalimantan Selatan menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin menepati janji politik terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
Ketua AMAN Kalsel, Rubi, mengatakan penetapan Geopark Meratus dan usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus merupakan sebuah pengabaian bagi keberadaan Masyarakat Adat
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved