Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
MASYARAKAT Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menggelar peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 tahun 2022 (HLN ke-77) dengan tema "Post G20 Summit : Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060 (Pasca-KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE Tahun 2060)”, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, 29-30 November .
Ketua Panitia HLN ke-77 Noesita Indriani mengatakan, HLN ke-77 setelah G20 Summit diharapkan dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya pada pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait hasil-hasil dan tindak lanjut G20 Summit dengan fokus pada sektor energi, khususnya subsektor kelistrikan.
Ajang yang berisi seminar dan pameran industri ketenagalistrikan itu akan dihadiri 300 peserta dari berbagai industri ketenagalistrikan serta lebih dari 30 peneliti dan ahli di sektor energi dan ketenagalistrikan baik nasional maupun internasional
"Mereka akan berbagi informasi, pengetahuan, dan tekhnologi terkini serta lebih dari 30 exhibitor akan memamerkan teknologi-teknologi terakhir terkait Transisi Energi. Diantaranya adalah, Advance VRE technology, Hydrogen, nuclear, flexible power plant, decarbonization, digital technology, dan lainnya," kata Noesita di Jakarta, Senin (14/11).
Wakil Ketua Umum MKI Chairani Rachmatullah yang mewakili Ketua Umum MKI Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, dengan mengusung Sub-Tema Utilizing The Decarbonization Flexible Technology For Grid Stability (Memanfaatkan Teknologi Dekarbonisasi yang Fleksibel Untuk Stabilitas Grid), peringatan HLN ke-77 dapat memberi penegasan bahwa 2 pekerjaaan rumah Indonesia dalam rangka transisi energi Indonesia menuju NZE 2060 yaitu pengembangan/pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Energi nir karbon lainnya yang masif dan Dekarbonisasi pada PLTU eksisting.
Baca juga : Di KTT G20, APJII Dukung Program Pemerintah dalam Transformasi Ekonomi Digital
"Diharapkan dapat disampaikan peluang dan tantangan ini kepada semua stakeholder baik nasional maupun global," ujarnya.
Chairani menambahkan, peringatan HLN ke-77 oleh MKI tahun ini merupakak edisi ke-10 dan diharapkan akan menjadi forum terkemuka bertaraf internasional bagi para pelaku industri tenaga listrik nasional dan regional Asia.
"HLN ke-77 ini juga merupakan HLN pertama yang dilakukan secara langsung, setelah 2 kali sebelumnya dilaksanakan secara online karena pandemi Covid-19," imbuhnya.
Ketua Umum MKI juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan HLN ke-77 diantaranya; PLN, Huawei, SSP Group, Pertamina, Adaro Power, Elsewedy, Hitachi Energy, North Sumatera Hydro Energy dan masih banyak lagi. (RO/OL-7)
Instalasi panel surya merupakan lanjutan dari proyek serupa di kantor pusat Mowilex di Jakarta pada 2022 lalu.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi, termasuk milik Medco.
Pabrik Ajinomoto di Mojokerto dan Karawang juga memperkuat penggunaan energi terbarukan melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero) dengan memanfaatkan Renewable Energy Certificate (REC).
PLTS diprediksi memberikan peluang lapangan kerja bagi lebih 350.000 pekerja, paling tinggi di antara sektor EBT lainnya.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dinilai berpotensi menghambat momentum Indonesia dalam merealisasikan transisi energi.
Penelitian dan pilot project perlu digencarkan untuk menyesuaikan algoritma machine learning dengan kondisi geologi Indonesia.
Acara bersejarah ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang akan menegaskan kembali relevansi hukum adat.
SEBANYAK 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Koordinator aksi Arifin sangaji dalam orasinya, menyebut aktivitas perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga.
DOSEN Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjelaskan ada beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi tentang masyarakat adat seperti di Filipina hingga Australia.
SAWIT Watch meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani dan pekebun kecil serta masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan hutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved