Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menggelar peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 tahun 2022 (HLN ke-77) dengan tema "Post G20 Summit : Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060 (Pasca-KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE Tahun 2060)”, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, 29-30 November .
Ketua Panitia HLN ke-77 Noesita Indriani mengatakan, HLN ke-77 setelah G20 Summit diharapkan dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya pada pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait hasil-hasil dan tindak lanjut G20 Summit dengan fokus pada sektor energi, khususnya subsektor kelistrikan.
Ajang yang berisi seminar dan pameran industri ketenagalistrikan itu akan dihadiri 300 peserta dari berbagai industri ketenagalistrikan serta lebih dari 30 peneliti dan ahli di sektor energi dan ketenagalistrikan baik nasional maupun internasional
"Mereka akan berbagi informasi, pengetahuan, dan tekhnologi terkini serta lebih dari 30 exhibitor akan memamerkan teknologi-teknologi terakhir terkait Transisi Energi. Diantaranya adalah, Advance VRE technology, Hydrogen, nuclear, flexible power plant, decarbonization, digital technology, dan lainnya," kata Noesita di Jakarta, Senin (14/11).
Wakil Ketua Umum MKI Chairani Rachmatullah yang mewakili Ketua Umum MKI Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, dengan mengusung Sub-Tema Utilizing The Decarbonization Flexible Technology For Grid Stability (Memanfaatkan Teknologi Dekarbonisasi yang Fleksibel Untuk Stabilitas Grid), peringatan HLN ke-77 dapat memberi penegasan bahwa 2 pekerjaaan rumah Indonesia dalam rangka transisi energi Indonesia menuju NZE 2060 yaitu pengembangan/pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Energi nir karbon lainnya yang masif dan Dekarbonisasi pada PLTU eksisting.
Baca juga : Di KTT G20, APJII Dukung Program Pemerintah dalam Transformasi Ekonomi Digital
"Diharapkan dapat disampaikan peluang dan tantangan ini kepada semua stakeholder baik nasional maupun global," ujarnya.
Chairani menambahkan, peringatan HLN ke-77 oleh MKI tahun ini merupakak edisi ke-10 dan diharapkan akan menjadi forum terkemuka bertaraf internasional bagi para pelaku industri tenaga listrik nasional dan regional Asia.
"HLN ke-77 ini juga merupakan HLN pertama yang dilakukan secara langsung, setelah 2 kali sebelumnya dilaksanakan secara online karena pandemi Covid-19," imbuhnya.
Ketua Umum MKI juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan HLN ke-77 diantaranya; PLN, Huawei, SSP Group, Pertamina, Adaro Power, Elsewedy, Hitachi Energy, North Sumatera Hydro Energy dan masih banyak lagi. (RO/OL-7)
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah iniĀ untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 mengambil tema Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action.
Instalasi panel surya merupakan lanjutan dari proyek serupa di kantor pusat Mowilex di Jakarta pada 2022 lalu.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi, termasuk milik Medco.
KRISIS iklim merupakan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia hari ini. Dampaknya terasa langsung melalui bencana hidrometeorologis, degradasi lingkungan.
DALAM rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup pemerintah diharapkan memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan peran masyarakat hukum adat.
Masyarakat hukum adat telah lama menerapkan aturan dan norma adat dalam mengelola wilayah hutan secara berkelanjutan.
Pertambangan nikel yang telah operasional selama 2,5 tahun dan banyak membawa manfaat dalam mensejahterakan masyarakat Suku Kawei.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan memperluas akses pendanaan bagi masyarakat adat melalui mekanisme yang inklusif.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved