Komisi IV DPR akan Tinjau Permasalahan Limbah ‘Tailing’ PT Freeport

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk tailing yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia.

Sebab, permasalahan limbah itu dirasakan oleh masyarakat wilayah Timika karena telah membuat kerusakan lingkungan, seperti pendangkalan sungai yang menyebabkan terganggunya akses jalan, kehilangan hutan sebagai tempat pencaharian makan, dan kehilangan air bersih.

Komisi IV DPR pun menyatakan akan melakukan peninjauan ke Papua untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan dari limbah yang disebabkan oleh PT. Freeport tersebut.

“Pertama, dengan (adanya) kunjungan teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, masalah semakin terang-benderang bahwa selama ini komunikasi terpisah antara Komisi IV dengan Freeport memang terbatas kepada daerah-daerah yang memang diklaim menjadi wilayah tanggung jawab Freeport,"  jelas Sulaeman di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2).

"Tetapi, dampak dari limbah tailing ini meluas sampai kemana-mana, seperti tadi sudah dijelaskan dari dua sungai yang tadinya itu jadi alur pembuangan tailing ternyata sekarang melebar sampai jauh bahkan menutup sampai ke pulau dan masyarakat praktis tidak bisa jalan (dengan) leluasa seperti sebelumnya,” kata Sulaeman.

Baca juga: 

Adanya limbah tersebut berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat tradisional, seperti untuk mencari ikan. Menurutnya, laut telah tercemar hingga menimbulkan penyakit terutama bagi anak-anak kecil yang kulitnya sensitif.

Selain itu, masyarakat juga kesulitan untuk mencari air bersih, mereka harus mencari ke tempat yang jauh ditambah akses jalan yang sulit karena adanya pendangkalan sungai.

“Ini bagian-bagian yang kita dapat laporan dan sebelumnya memang saya sudah mendapat informasi tentang itu, tetapi kalau dikombinasikan dengan keterangan dari Freeport memang ini seperti baik-baik saja," katanya.

"Tetapi kenyataan ini mendorong kami Komisi IV dan sudah disepakati dalam rapat tadi bahwa kami akan melakukan RDP sekali lagi dengan mitra, akan kami undang semua di komisi untuk membahas bersama-sama melibatkan juga pimpinan daerah, gubernur, dan juga bupati, dan mungkin mitra lain yang juga akan kita libatkan,” jelas Sulaeman.

Komisi IV DPR RI pun, menurutnya, akan melakukan kunjungan untuk mengetahui sejauh mana dampak kerusakan lingkungan dari limbah yang disebabkan oleh PT. Freeport. “

Kita juga akan melakukan kunjungan ke sana, mungkin pada saat reses kalau disepakati nanti dalam penentuan tempat reses, saya akan minta sebagai daerah pemilihan saya di Papua," katanya.

"Saya akan minta supaya kunjungan komisi dalam reses berikutnya ini kita fokus ke Freeport untuk mengetahui sejauh mana dampak yang sebagaimana diceritakan tadi,” ujar Legislator dapil Papua itu.

Ia berharap informasi yang telah diterima dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Rapat Dengar Pendapat dan melalui kunjungan Komisi IV nantinya, dapat mengatasi masalah mengenai limbah tailing tersebut.

“Mudah-mudahan Freeport juga membuka diri, sekalipun wilayah yang terdampak ini menurut datanya itu bukan tanggung jawab dia, tetapi kan tailing ini tidak ada sebab dari tempat lain," ucapnya.

"Hanya satu-satunya Freeport yang membuang tailing yang dampaknya sampai ke desa-desa tadi, dan mudah-mudahan nanti jadi bagian dari tanggung jawab penyelesaian masalah ini.”  jelas Sulaeman. (RO/OL-09)