Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa di MK Pertengahan Maret 2025

Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.

Tok, 6 Februari Pelantikan Kepala Daerah untuk Pilkada Nihil Sengketa

Terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur yang tak bersengketa di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.

Mendagri Tawarkan Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Ini Rincian Jadwalnya

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan tiga opsi jadwal pelantikan bagi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

MKMKTindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik 9 Hakim Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada

MKMK akan segera menindak lanjuti laporan atas dugaan pelanggaran etik sembilan hakim konstitusi dalam proses persidangan sengketa pilkada

Sengketa Pilkada Terbanyak di Papua, Sistem Noken dan Keamanan Dinilai Jadi Tangangan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP-kada) 2024 didominasi dari wilayah Indonesia timur. Papua 20 sengketa pilkada

Sorot Umroh Gratis Calon Kepala Daerah, Saldi Isra : Masa Pergi Ibadah di Event Politik

HAKIM MK Saldi Isra menyoroti janji kampanye mengenai program umrah gratis dari calon Bupati paslon nomor urut 2 Pilkada Belitung Timur, Kamarudin Muten-Khairil Anwar

Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilkada Jateng di MK 

Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) mencabut gugatan sengketa pilkada Jawa Tengah (Jateng) di Mahkamah Konstitusi (MK).

PT 0% Lebih Baik Diakomodir Lewat Kodifikasi UU Ketimbang Omnibus Law

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 0% sebagaimana yang diputuskan oleh MK lebih baik diakomodir lewat kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada.

Hakim MK Tegur Ketua Bawaslu Kota Blitar karena Mengarang Jawaban pada Sidang Sengketa Pilkada

Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memimpin sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pembentukan Norma Baru Presidential Threshold Dipastikan Transparan dan Akuntabel

KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memastikan pembentukan norma presidential threshold dalam rangka rekayasa konstitusi akan dilakukan transparan dan akuntabel.

KPU Jawa Timur Bantah Tudingan Tri Risma-Gus Hans terkait Politisasi Bansos Pengaruhi Perolehan Suara

KPU Jawa Timur membantah tudingan dari paslon Tri Rismaharini-Gus Hans, yang mengklaim adanya korelasi antara distribusi bansos dengan kemenangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

KPU dan Bawaslu Bandung Barat Kompak Minta MK Tolak Gugatan Sahrul Gunawan

KPU Kabupaten Bandung tidak dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 sebagai peserta Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2024.

MK: Kehadiran Hakim Konstitusi di KPK tak Ganggu Sidang Gugatan Pilkada

Kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur di KPK dimaksudkan hanya untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

KPK Benarkan Hakim MK Ridwan Masyur Diperiksa Terkait Suap Hasbi Hasan

KPK membenarkan pemeriksaan Hakim Kosntitusi Ridwan Masyur berkaitan dengan kasus suap yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

Banyak Paslon Cabut Gugatan Sengketa Pilkada, Pengamat: Mereka Rasional karena Dalil tidak Cukup Kuat

PADA persidangan pemeriksaan awal PHPkada 2024 yang diselenggarakan di MK, banyak permohonan perkara yang sudah didaftarkan dan diberi nomor perkara namun ditarik kembali oleh pemohon.

Pilkada Kota Tegal 2024 tanpa Gugatan ke MK

Pilkada Kota Tegal, Jawa Tengah, dinilai berjalan aman, lancar dan sukses tanpa terjadi adanya ekses seperti gugatan ke ke Mahkamah Konstitusi (MK)

MK kembali Sidangkan Sengketa Pilkada, 7 Diantaranya Pilgub di Papua

Melansir laman MK, dari 30 sengketa yang diperiksa hari ini, terdapat 7 perkara pilkada tingkat provinsi, 22 perkara tingkat kabupaten, dan 1 berkas perkara pilkada tingkat kota.

Sidang Gugatan Pilkada Kabupaten Daeiyai Persoalkan Kecurangan dan Pengabaian Sistem Noken

Fatialo mengatakan bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah mengabaikan hasil dari pemilihan dengan sistem noken yang dianggap sebagai kearifan lokal.

MK Persoalkan Akreditasi Lembaga Pemantau yang Menggugat Pilkada Kabupaten Nabire

Perwakilan Yayasan Citta Loka Taru, Delpedro Marhaen Rismansyah menyampaikan bahwa pihaknya hanya memiliki akreditas untuk tingkat provinsi. 

MK Kembali Sidangkan Sengketa Pilkada, 3 Diantaranya Pilgub di Papua

MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia