Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK: Kehadiran Hakim Konstitusi di KPK tak Ganggu Sidang Gugatan Pilkada

Kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur di KPK dimaksudkan hanya untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

KPK Benarkan Hakim MK Ridwan Masyur Diperiksa Terkait Suap Hasbi Hasan

KPK membenarkan pemeriksaan Hakim Kosntitusi Ridwan Masyur berkaitan dengan kasus suap yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

Banyak Paslon Cabut Gugatan Sengketa Pilkada, Pengamat: Mereka Rasional karena Dalil tidak Cukup Kuat

PADA persidangan pemeriksaan awal PHPkada 2024 yang diselenggarakan di MK, banyak permohonan perkara yang sudah didaftarkan dan diberi nomor perkara namun ditarik kembali oleh pemohon.

Pilkada Kota Tegal 2024 tanpa Gugatan ke MK

Pilkada Kota Tegal, Jawa Tengah, dinilai berjalan aman, lancar dan sukses tanpa terjadi adanya ekses seperti gugatan ke ke Mahkamah Konstitusi (MK)

MK kembali Sidangkan Sengketa Pilkada, 7 Diantaranya Pilgub di Papua

Melansir laman MK, dari 30 sengketa yang diperiksa hari ini, terdapat 7 perkara pilkada tingkat provinsi, 22 perkara tingkat kabupaten, dan 1 berkas perkara pilkada tingkat kota.

Sidang Gugatan Pilkada Kabupaten Daeiyai Persoalkan Kecurangan dan Pengabaian Sistem Noken

Fatialo mengatakan bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah mengabaikan hasil dari pemilihan dengan sistem noken yang dianggap sebagai kearifan lokal.

MK Persoalkan Akreditasi Lembaga Pemantau yang Menggugat Pilkada Kabupaten Nabire

Perwakilan Yayasan Citta Loka Taru, Delpedro Marhaen Rismansyah menyampaikan bahwa pihaknya hanya memiliki akreditas untuk tingkat provinsi. 

MK Kembali Sidangkan Sengketa Pilkada, 3 Diantaranya Pilgub di Papua

MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.

Sidang Gugatan Pilkada Waropen Papua Persoalkan Sistem Noken yang Tidak Sah

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 1 Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi (Ruben-Hendrik) mempermasalahkan penggunaan sistem noken pada Pilakda 2024

Sidang Gugatan Pilkada Muaro Jambi Persoalkan Banyaknya Pemilih yang Belum Lakukan Perekaman e-KTP

Banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dan diduga terjadi di 203 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 796 TPS se-Kabupaten Muaro Jambi.

Rekayasa Konstitusional Pemilu Presiden

MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat.

Penghapusan Presidential Threshold Tak Membuat Politik Nasional Terfragmentasi

Dengan kemungkinan bertambahnya jumlah pasangan calon, partai politik harus fokus pada kaderisasi yang berkualitas

Mustika Ratu Sambut Baik Putusan MK yang Akui Industri Spa Sebagai Layanan Kesehatan Tradisional.

MK menyatakan mandi uap/spa adalah bentuk jasa pelayanan kesehatan tradisional, berbeda dari diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, yang selama ini dikategorikan sebagai sektor hiburan.

MK Tetapkan SPA sebagai Layanan Kesehatan Tradisional, tak Kena Pajak Hiburan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan, bahwa SPA termasuk dalam layanan kesehatan tradisional, sehingga SPA tidak lagi dikenakan pajak hiburan.

Pembahasan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan seusai DPR Reses

KEMENTERIAN Dalam Negeri menunggu masa reses anggota DPR RI selesai, guna membahas bersama waktu pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak. 

Demokrat Enggan Bicarakan Figur untuk Pilpres 2029

Hal lain yang lebih penting saat ini adalah menyukseskan program yang sedang ditata oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menko Yusril Akan Temui MK Bahas Waktu Pelantikan Kepala Daerah

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan bekoordinasi dengan MK soal waku pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024

Pemerintah Jelaskan Alasan Ingin Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa Didahulukan

PEMERINTAH menginginkan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilantik lebih dahulu.

Menko Yusril Lapor Prabowo Bahas Rencana Pelantikan Kepala Daerah yang tidak Bersengketa di MK

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah ingin pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK didahulukan

Tunggu Keputusan MK, KPU Bogor Tunda Penetapan Bupati-Wabup Terpilih

KPU Kabupaten Bogor telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 yang berlangsung di daerahnya.

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

Simfoni Trilogi Kerukunan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia