Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Putusan MK Tentang SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Bakal Dimasukkan ke Revisi UU Sisdiknas

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan SD-SMP negeri, termasuk swasta, tanpa dipungut biaya atau gratis akan dimasukkan ke UU Sisdiknas.

Komisi X DPR RI: Pemerintah Harus Melaksanakan Perintah MK untuk Gratiskan SD dan SMP Swasta

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

Sekolah Swasta Apresiasi Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis, Teknis Harus Diperjelas

BADAN Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan dasar gratis

MK Tegaskan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta Diterapkan Bertahap

MK menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib secara bertahap menggratiskan pendidikan dasar di tingkat SD, SMP, dan madrasah atau sederajat,  di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan MK Tegaskan Legitimasi Hasil PSU Banjarbaru

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru

MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Harus Digratiskan oleh Pemerintah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta harus digratiskan oleh pemerintah.

MK Tolak Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru

MK memutuskan tidak menerima permohonan gugatan terhadap hasil  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru

Melawan Cengkeraman Plutokrasi

NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Wamendagri: Pemerintah Akan Bahas Masalah PSU Berulang Bersama MK

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang

MK Diskualifikasi Dua Cabup Barito Utara Sebuah Terobosan Hukum

MK dalam mengusut perselisihan hasil Pilkada PSU Barito Utara telah menggunakan pendekatan model baru secara kualitas.

Bawaslu RI: Pembuktian Gugatan Politik Uang Bersifat TSM Sulit Dilakukan

Bawaslu tetap menghormati sepenuhnya tafsir konstitusional yang digunakan MK dalam menilai unsur pelanggaran masif secara lebih substantif dan kualitatif.

MK Tolak Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

MK menolak gugatan terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik yang mengatur masa jabatan Ketua Umum

Politik Uang Rp64 Juta, MK Diskualifikasi Semua Paslon dan Perintahkan Gelar Pilkada Ulang Barito Utara

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.

PSU, Pembelian Suara, dan Diskualifikasi Calon

MENURUT ACE Project, vote buying atau pembelian suara merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang banyak dilakukan dan punya daya rusak sangat besar.

Jangan Batasi Sengketa Hasil Pilkada di MK

Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.

Permintaan Ganti Rugi dalam Uji Formal UU TNI Dinilai Tak Lazim

Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga meminta pemohon untuk memedomani hukum acara pengujian undang-undang di MK.

MK Terima Seluruh Perbaikan Permohonan Uji Materiil UU Hak Cipta

MK telah menerima seluruh perbaikan permohonan dalam uji materiil UU Hak Cipta, termasuk masukan dari para hakim konstitusi.

Jangan Alergi Potensi PSU Pilkada Jilid II

PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah berpotensi terjadi lagi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sejumlah permohonan sengketa hasil PSU Pilkada 2024 jilid I

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia