Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
MENTERI Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini.
"Kami masih dalam tahap evaluasi, ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Saya rasa penting untuk kita menggali lebih jauh mengenai dampak dari perubahan sistem ini. Setiap perubahan pasti membawa efek atau konsekuensi yang harus kita pahami dan antisipasi bersama," kata AHY di Senayan, Minggu (29/6).
AHY menambahkan bahwa keputusan ini akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat. Menurutnya, yang paling utama adalah memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan berkualitas.
"Yang jelas, kita harus terus menjaga agar demokrasi tetap dalam kondisi yang baik dan berkualitas," ujarnya dengan tegas.
AHY menekankan bahwa pemilu adalah indikator krusial, namun bukan sekadar berfokus pada pelaksanaan dari segi kuantitas, tetapi juga pada pengaruh atau hasil pemilu terhadap kehidupan demokrasi dan pembangunan di masa yang akan datang.
Terkait pemisahan antara pemilu nasional dan daerah, AHY mengakui adanya sisi positif dan negatif yang perlu dianalisis secara bersama.
"Saat ada keputusan baru tentang sistem pemilu yang memisahkan pemilu nasional dari pemilu daerah, saya rasa kita perlu mengkaji kelebihan dan kekurangan yang ada," tegasnya.
AHY memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini dan berencana menunggu hasil analisis yang lebih mendalam.
"Saya tidak akan berkomentar lebih jauh saat ini, saya akan melanjutkan kajian," tutup AHY.
Saat ini, pemerintah masih melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai implikasi dari keputusan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai sistem pemilu di Indonesia.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. (Z-1)
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menko AHY paparkan tiga langkah konkret atasi urbanisasi dan krisis iklim global di Forum BRICS, fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Sebanyak 1.120 sertipikat diserahkan langsung ke transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK)
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved