Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini.
"Kami masih dalam tahap evaluasi, ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Saya rasa penting untuk kita menggali lebih jauh mengenai dampak dari perubahan sistem ini. Setiap perubahan pasti membawa efek atau konsekuensi yang harus kita pahami dan antisipasi bersama," kata AHY di Senayan, Minggu (29/6).
AHY menambahkan bahwa keputusan ini akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat. Menurutnya, yang paling utama adalah memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan berkualitas.
"Yang jelas, kita harus terus menjaga agar demokrasi tetap dalam kondisi yang baik dan berkualitas," ujarnya dengan tegas.
AHY menekankan bahwa pemilu adalah indikator krusial, namun bukan sekadar berfokus pada pelaksanaan dari segi kuantitas, tetapi juga pada pengaruh atau hasil pemilu terhadap kehidupan demokrasi dan pembangunan di masa yang akan datang.
Terkait pemisahan antara pemilu nasional dan daerah, AHY mengakui adanya sisi positif dan negatif yang perlu dianalisis secara bersama.
"Saat ada keputusan baru tentang sistem pemilu yang memisahkan pemilu nasional dari pemilu daerah, saya rasa kita perlu mengkaji kelebihan dan kekurangan yang ada," tegasnya.
AHY memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini dan berencana menunggu hasil analisis yang lebih mendalam.
"Saya tidak akan berkomentar lebih jauh saat ini, saya akan melanjutkan kajian," tutup AHY.
Saat ini, pemerintah masih melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai implikasi dari keputusan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai sistem pemilu di Indonesia.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. (Z-1)
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
AHY menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved