Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Hakim MK Dilarang Tangani Sengketa Pilkada dari Daerah Asalnya

Agar sidang dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu sesuai mandat MK akan menerapkan sistem persidangan dengan menggunakan tiga panel. 

MK Tolak Gugatan Penghapusan Kolom Agama di KTP

MK menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tanpa memiliki agama atau kepercayaan yang dianut warganegara.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Amanat Reformasi

Sejak awal PAN memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

Penghapusan Presidential Threshold Memurnikan Demokrasi 

 Haidar menjelaskan bahwa putusan ini bisa saja membuat partai non parlemen memenangkan pemilihan presiden. 

MK Hapus Presidential Treshold 20%, PDIP : Putusan MK Final dan Mengikat

MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% dari calon yang diusung gabungan partai politik, PDIP tegaskan putusan MK final dan mengikat

Putusan MK yang Cabut Presidential Threshold 20% Pengaruhi Dinamika Kabinet Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% diyakini akan mengubah konstelasi politik di Tanah Air, kabinet Prabowo

Penghapusan Presidential Threshold Mencabut 'Golden Ticket' Partai dan Elite Penguasa

SIKAP progresif Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan bernomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dinilai cukup beralasan.

Calon Petahana Wajib Cuti Saat Maju Pilkada

Dalam upaya menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Kuasa Hukum Yoon Suk Yeol Nilai Surat Perintah Penahanan Ilegal dan Tidak Sah

Tim hukum Yoon mengecam surat perintah tersebut sebagai ilegal dan telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus Setelah Digugat 36 Kali

Adanya gugatan sebanyak 36 permohonan menandakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memang bermasalah, bertentangan dengan moralitas politik dan rasionalitas konstitusi

Presidential Threshold Jadi 0, Perindo: Buka Ruang bagi Parpol Non-Parlemen

MK kalbulkan penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden. Ini respon dari Partai Perindo.

Dua dari Sembilan Hakim MK Menolak Penghapusan Presidential Threshold

DUA dari sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic dinyatakan memiliki pendapat berbeda soal penghapusan presidential threshold.

Pemerintah Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden

PKS Sambut Positif Putusan MK soal Penghapusan Presidential Threshold

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20%.

Pakar: Semua Parpol Diuntungkan setelah MK Cabut Presidential Threshold

Pakar menyebut semua partai politik diuntungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

MK: Penghapusan Presidential Threshold Bisa Cegah Pilpres Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan bahwa jika pengaturan presidential threshold terus dibiarkan, pilpres bisa terjebak dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

Presidential Threshold Jadi 0, NasDem: Praktiknya akan Rumit

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.

Putusan MK Hapus Ambang Batas Presiden, Demokrat: Kita Selalu Hormat Putusan MK

KEPALA Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara, DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold.

Komisi II DPR Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

Pada pemilihan presiden berikutnya, partai politik maupun gabungan partai politik tidak lagi dibatasi dengan ambang batas perolehan minimal suara maupun kursi.

DPR RI akan Menindaklanjuti Penghapusan Presidential Threshold

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold) 

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia