Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Polri mempercepat laporan terkait cuitan Denny Indrayana terkait Mahkamah Konstitusi.
JAKSA Agung Muda Pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bambang Soegeng Rukmono menerangkan bahwa Jaksa Agung boleh merangkap jabatan sebagai anggota partai politik (parpol).
UU Cipta Kerja dinilai memuat pasal yang merugikan pekerja. Salah satu pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 56 ayat (3). Pemohon menyebut bahwa pasal tersebut sangat rawan.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, putusan MK ini membuktikan bahwa sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan konstitusi.
KETUA Umum Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia Muhammad Afit Khomsani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi momentum parpol
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak didesain untuk kepentingan kampanye pada Pemilu 2024.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengapresiasi putusan MK tentang sistem pemilu proporsional terbuka, yang sejalan dengan semangat demokrasi.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan komitmen transparansi partai politik tentang pencalonan anggota legislatif.
Sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup tidak terlepas terhadap kekurangannya masing-masing, salah satunya terkait praktik politik uang.
PARTAI NasDem mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi sistem pemilihan legislatif atau pileg dengan daftar terbuka.
Pasca putsuan MK, Bawaslu pastikan akan mengawal tahapan Pemilu 2024 agar tercipta pemilu berintegritas
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap pada sistem pemilu proporsional terbuka dinilai tepat saat ini. Sistem tersebut memiliki banyak kelemahan
Apa saja yang ada di dalam surat suara? Ini dia isinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan melaporkan advokat Denny Indrayana soal dugaan kebocoran putusan sidang uji materi tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
KETUA DPR RI, Puan Maharani, menyatakan DPR siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu yang tetap pada Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu 2024.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 itu karena dalil pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.
Polda Metro Jaya menurunkan 1.202 personel untuk mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi.
Polda Metro Jaya menutup jalan Medan Merdeka Barat karena pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi.
Juru bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan MK sudah bekejar sesuai kaidah dan etik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved