Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

Saiful Mujani: Negara Presidensial Wajib Terapkan Pilkada Langsung

Saiful Mujani menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari sistem presidensial yang dianut Indonesia. 

Pakar Hukum: Kapolri Ujung Tombak Reformasi, TNI–Polri Harus Patuh Konstitusi

MK telah memberikan batasan yang jelas, aAnggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural maupun nonstruktural di Aparatur Sipil Negara (ASN).

MK Luncurkan "e-learning", Sarana Belajar Konstitusi bagi Masyarakat

MKLC diluncurkan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo bersamaan dengan peluncuran platform kecerdasan buatan seputar informasi konstitusi bertajuk MKAI.

Komisi III DPR: Presiden Harus Perintahkan Kapolri Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR, Benny K. Harman, menegaskan bahwa presiden wajib segera menarik seluruh anggota Polri aktif dari jabatan sipil setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski Putusan MK tak Berlaku Surut, Lebih Bijak Presiden Tarik Polri dari Jabatan Sipil

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.

Hormati Putusan MK, Menhut Ungkap Alasan Butuh Polri

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tegaskan sangat butuh anggota Polri di Kemenhut untuk pengawasan internal, perbaikan tata kelola, dan antisipasi Karhutla.

Puan: DPR akan Kaji Dampak Putusan MK soal Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil

DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mengundurkan diri dari jabatan di luar institusi kepolisian.

MK Tolak Gugatan Soal Jabatan Kapolri, Pengamat: Polri adalah Alat Negara, Bukan Jabatan Politik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

IPW Sebut Putusan MK akan Timbulkan Dilema bagi Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

Putusan MK yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri, akan berdampak besar bagi Korps Bhayangkara.

MK Pangkas Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN jadi 35 Tahun

Substansi permohonan para pemohon berfokus pada lamanya jangka waktu pemberian hak atas tanah di wilayah IKN yang jauh melampaui ketentuan dalam UUPA.

Revisi UU Pemilu Jadi Uji Keseriusan Politik DPR dan Pemerintah

Perludem terus mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar HTN: Meningkatnya Tren Mahasiswa Gugat UU ke MK Tanda Saluran Aspirasi DPR Buntu

PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan

Tren Mahasiswa Gugat UU Meningkat, Pakar: Anak Muda Kecewa, Gelisah dengan Pemerintah

“Anak muda Indonesia sedang kecewa, gelisah, dan muak dengan performa kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang sangat buruk dari tahun 2019 hingga 2025 ini,”

Jaksa Bisa Diperiksa tanpa Izin Jaksa Agung, Komjak: Selama Ini juga Sudah Berjalan

Komjak menghormati putusan MK bahwa jaksa dapat dipanggil, diperiksa, hingga ditahan tanpa izin Jaksa Agung

KASN Dibubarkan, MK Perintahkan Bentuk Lembaga Independen Baru

 MK memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga independen baru sebagai pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dibubarkan

Putusan MK Soal Masyarakat Adat tak Bisa Dikriminalisasi lewat UU Cipta Kerja Jadi Angin Segar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.

Hakim MK Pertanyakan Keterlibatan TNI dalam Penanganan Narkotika dan Fungsi Cyber

HAKIM Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan terkait perluasan peran prajurit TNI dalam jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI (UU TNI).

Pengujian UU TNI, DPR Sebut TNI Isi Jabatan Sipil tak Langgar Konstitusi

KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa pengisian militer aktif atau TNI dalam jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tak bertentangan dengan konstitusi.

Hakim MK: Semua PSN tak Bisa Dianggap Buruk, Perlu Penilaian Proporsional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Uang Pensiun Anggota DPR Digugat, Ini Respons Dasco

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya gugatan terkait tunjangan atau uang pensiun anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia