Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

IPW Sebut Putusan MK akan Timbulkan Dilema bagi Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

Putusan MK yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri, akan berdampak besar bagi Korps Bhayangkara.

MK Pangkas Jangka Waktu Hak Atas Tanah di IKN jadi 35 Tahun

Substansi permohonan para pemohon berfokus pada lamanya jangka waktu pemberian hak atas tanah di wilayah IKN yang jauh melampaui ketentuan dalam UUPA.

Revisi UU Pemilu Jadi Uji Keseriusan Politik DPR dan Pemerintah

Perludem terus mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar HTN: Meningkatnya Tren Mahasiswa Gugat UU ke MK Tanda Saluran Aspirasi DPR Buntu

PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan

Tren Mahasiswa Gugat UU Meningkat, Pakar: Anak Muda Kecewa, Gelisah dengan Pemerintah

“Anak muda Indonesia sedang kecewa, gelisah, dan muak dengan performa kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang sangat buruk dari tahun 2019 hingga 2025 ini,”

Jaksa Bisa Diperiksa tanpa Izin Jaksa Agung, Komjak: Selama Ini juga Sudah Berjalan

Komjak menghormati putusan MK bahwa jaksa dapat dipanggil, diperiksa, hingga ditahan tanpa izin Jaksa Agung

KASN Dibubarkan, MK Perintahkan Bentuk Lembaga Independen Baru

 MK memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga independen baru sebagai pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengganti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dibubarkan

Putusan MK Soal Masyarakat Adat tak Bisa Dikriminalisasi lewat UU Cipta Kerja Jadi Angin Segar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.

Hakim MK Pertanyakan Keterlibatan TNI dalam Penanganan Narkotika dan Fungsi Cyber

HAKIM Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan terkait perluasan peran prajurit TNI dalam jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI (UU TNI).

Pengujian UU TNI, DPR Sebut TNI Isi Jabatan Sipil tak Langgar Konstitusi

KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa pengisian militer aktif atau TNI dalam jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tak bertentangan dengan konstitusi.

Hakim MK: Semua PSN tak Bisa Dianggap Buruk, Perlu Penilaian Proporsional

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Uang Pensiun Anggota DPR Digugat, Ini Respons Dasco

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya gugatan terkait tunjangan atau uang pensiun anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK Catat 26 dari 196 Putusan Pengujian UU Dikabulkan hingga September 2025

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat telah mengeluarkan 196 putusan pengujian Undang-Undang (PUU) sepanjang periode Januari hingga September 2025.

Aturan Persetujuan DPR Pilih Kapolri Digugat ke MK

ATURAN mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri  oleh DPR RI diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.

Koalisi Sipil akan Gugat Materiel UU TNI Pekan Ini, Berikut Pasal-Pasal yang Dipersoalkan

KOALISI masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan selaku pemohon pengujian formil revisi UU TNI akan kembali melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan UU TNI Dinilai Kemunduran Serius Demokrasi

PUTUSAN MK yang menolak seluruh dalil uji formil UU TNI dinilai koalisi masyarakat sipil sebagai kemunduran serius bagi demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

MK Tolak Empat Gugatan UU TNI, Pemohon Dinilai Tak Memiliki Kedudukan Hukum

MK menjelaskan alasan utama penolakan gugatan UU TNI adalah karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.

MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Pemohon Keliru Memahami Data DPT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Benhur Tomi Mano-Constant Karma.

UU Polri Digugat ke MK, Masa Jabatan Kapolri Harusnya Dibatasi

Masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang tidak dibatasi berpotensi menciptakan kultus individu dan menurunkan profesionalitas Polri.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia