Saiful Mujani: Negara Presidensial Wajib Terapkan Pilkada Langsung

PENELITI dan konsultan politik, Saiful Mujani menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari sistem presidensial yang dianut Indonesia. 

Menurutnya, sebuah negara yang menganut Presidensial memiliki kewajiban untuk menjalankan mekanisme pemilihan langsung yang harus berlaku konsisten dari tingkat nasional hingga daerah.

Baca juga : Cak Imin Usul Pilkada tak Langsung, Golkar Sodorkan Dua Opsi

“Dalam konsep sistem presidensial, kalau kita menganut sistem ini maka pada tingkat daerah pun polanya harus sama seperti pemilihan kepala negara, yaitu dengan pemilihan langsung. Itu tidak bisa dihindarkan,” kata Saiful dalam diskusi ‘Kita Tolak Pilkada Tak Langsung’ di Jakarta pada Minggu (4/1).

Ia menjelaskan, Indonesia tidak menganut sistem parlementer karena tidak memiliki raja, sehingga kepala negara harus dipilih langsung oleh rakyat. Prinsip tersebut, kata dia, otomatis juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah.

“Tidak ada di dunia ini negara yang menganut sistem presidensial tapi di daerahnya seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Itu tidak ada, dan itu aneh sekali,” ujarnya.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD tak Jawab Akar Masalah Politik Uang, Elite Parpol Salah Kaprah

Selain itu, Saiful mrnekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selama ini telah memperkuat pemilihan langsung sebagai bagian dari sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Ia pun mendesak seluruh instansi dan lembaga negara termasuk Parpol untuk menjalankannya. 

“Saya bersyukur kita punya MK yang paham soal ini. Kita harus menghormati keputusan MK, kecuali kalau ingin membubarkan MK dan melakukan revolusi amandemen UUD 1945,” tegasnya. 

Saiful juga mengingatkan bahwa kebijakan yang menabrak konstitusi dan mengabaikan aspirasi rakyat tidak akan bertahan lama.

“Kalau menabrak konstitusi dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat, itu tidak akan berkelanjutan dan pasti ambruk. Orde Baru saja akhirnya runtuh karena melawan aspirasi masyarakat,” katanya. (Dev/M-3)