Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Hari Ini

Perlindungan Wartawan Kini jadi Mandat Konstitusi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memperkuat perlindungan bagi profesi wartawan dengan mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

MK Tolak Gugatan UU Grasi, Pemohon Dinilai tak Punya Kedudukan Hukum

Menurut MK, untuk dapat mengajukan uji undang-undang, pemohon harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang dialami.

Putusan MK: Persoalan Karya Jurnalistik Harus Diselesaikan dengan Mekanisme UU Pers

Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

Uji Materi KUHP di MK, Pasal Zina Digugat karena Dinilai Ciptakan Rasa Takut

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), salah satunya pasal tentang perzinahan.

Wacana Pilkada Lewat DPRD Jadi Tanda Regresi Demokrasi di Era Prabowo

“Demokrasi di era Prabowo, kita melihat kecenderungan proses demokratisasi itu semakin mengalami regresi. Pengambilan keputusan sering dilakukan secara tersentralisasi,”

Dominasi Peradilan Militer Digugat ke MK, Pemohon Soroti Impunitas Prajurit TNI

Dalam sidang MK tersebut, para pemohon menilai aturan tersebut berpotensi melanggengkan impunitas prajurit TNI dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.

MK Soroti 14 Putusan Penting Terkait Gugatan UU Sepanjang 2025, Ini Daftarnya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025. 

Jumlah Gugatan UU 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah jadi Tantangan MK

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Gugatan UU ke MK Tahun 2025 Melonjak Signifikan, Tertinggi Sepanjang Sejarah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.

9 Gugatan terkait KUHP dan KUHAP Baru telah Masuk ke MK, Ini Daftarnya

KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku per 2 Januari 2026 direspons dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat: Parpol yang Hapus Pilkada Langsung Berpotensi Dibubarkan MK

partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Saiful Mujani: Negara Presidensial Wajib Terapkan Pilkada Langsung

Saiful Mujani menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari sistem presidensial yang dianut Indonesia. 

Pakar Hukum: Kapolri Ujung Tombak Reformasi, TNI–Polri Harus Patuh Konstitusi

MK telah memberikan batasan yang jelas, aAnggota TNI dan Polri tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural maupun nonstruktural di Aparatur Sipil Negara (ASN).

MK Luncurkan "e-learning", Sarana Belajar Konstitusi bagi Masyarakat

MKLC diluncurkan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo bersamaan dengan peluncuran platform kecerdasan buatan seputar informasi konstitusi bertajuk MKAI.

Komisi III DPR: Presiden Harus Perintahkan Kapolri Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

ANGGOTA Komisi III DPR, Benny K. Harman, menegaskan bahwa presiden wajib segera menarik seluruh anggota Polri aktif dari jabatan sipil setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski Putusan MK tak Berlaku Surut, Lebih Bijak Presiden Tarik Polri dari Jabatan Sipil

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.

Hormati Putusan MK, Menhut Ungkap Alasan Butuh Polri

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tegaskan sangat butuh anggota Polri di Kemenhut untuk pengawasan internal, perbaikan tata kelola, dan antisipasi Karhutla.

Puan: DPR akan Kaji Dampak Putusan MK soal Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil

DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mengundurkan diri dari jabatan di luar institusi kepolisian.

MK Tolak Gugatan Soal Jabatan Kapolri, Pengamat: Polri adalah Alat Negara, Bukan Jabatan Politik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia