MK Tolak Gugatan Soal Jabatan Kapolri, Pengamat: Polri adalah Alat Negara, Bukan Jabatan Politik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara nomor 19/PUU-XXIII/2025 dan 147/PUU-XXIII/2025.

Gugatan yang diajukan sejumlah pemohon itu sebelumnya mendapat perhatian publik karena menyoal ketiadaan batasan masa jabatan Kapolri serta perdebatan mengenai kedudukan Kapolri dalam struktur pemerintahan. Para pemohon berpendapat pembatasan diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam institusi kepolisian.

Dalam amar dan pertimbangannya, MK menegaskan bahwa tidak dicantumkannya frasa “setingkat menteri” dalam UU Polri merupakan pilihan pembentuk undang-undang, bukan kekosongan hukum. MK menilai penyetaraan Kapolri dengan jabatan politik justru berpotensi mengganggu independensi Polri sebagai alat negara.

Baca juga : UU Polri Digugat ke MK, Masa Jabatan Kapolri Harusnya Dibatasi

Analis politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menilai keputusan itu menegaskan kembali kedudukan Polri sesuai Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

“Saya sepakat dengan MK bahwa Polri itu bagian dari negara, bukan jabatan politik. Karena itu masa jabatan Kapolri tidak bisa diperlakukan seperti jabatan politik yang berbatas waktu. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka biarkan itu menjadi hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara,” ujar Boni melalui keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Boni menilai pengaturan masa jabatan Kapolri secara periodik justru dapat membatasi kebutuhan adaptif negara dalam menghadapi tantangan keamanan. Kontinuitas kepemimpinan, menurutnya, kerap lebih penting daripada rotasi yang terikat kalender.

Baca juga : IPW Sebut Putusan MK akan Timbulkan Dilema bagi Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

“Masa jabatan Kapolri tidak perlu diatur maksimal lima tahun. Durasi jabatan harus ditentukan oleh kebutuhan negara melalui kewenangan Presiden,” ujarnya.

Lebih jauh, Boni melihat putusan MK memperjelas batas antara jabatan politik yang bersifat temporer dengan institusi negara yang bersifat permanen. Kapolri, menurutnya, termasuk kategori jabatan strategis yang harus menjaga jarak dari dinamika politik elektoral.

Ia menyebut keputusan MK sebagai langkah yang memperkuat independensi institusional Polri, sekaligus menegaskan mekanisme checks and balances. Meskipun Presiden memiliki prerogatif pengangkatan Kapolri, prosesnya tetap harus memperoleh persetujuan DPR.

“Putusan ini menunjukkan kematangan demokrasi kita. Ada kontrol demokratis, tetapi tanpa politisasi institusi negara,” kata Boni.

Menurutnya, preseden ini penting untuk memahami perbedaan karakteristik jabatan di bawah eksekutif. Tidak semua jabatan yang diangkat Presiden bersifat politis atau setara dengan menteri. (M-3)