Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari menilai satgas bentukan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menelusuri lebih dalam transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu tidak terlalu dibutuhkan.
"Tentu Satgas ini baru dianggap berarti kalau bisa mendukung upaya pro justitia atau langkah-langkah hukum berupa proses hukum terhadap segala bentuk TPPU di dalam angka Rp349 triliun itu,"
Apalagi, satgas juga terdiri dari pihak luar sehingga pendalaman terkait transaksi dapat leluasa.
"Yang penting apakah Satgas TPPU ini sekadar indikasi yang kemudian dikatakan bahwa masalahnya sudah masuk sampai pada tahap Peninjauan Kembali (PK), dan PKnya pun pemerintah kalah
Penyelesaian planggaran hak asasi manusia berat jalur non-yudisial akan berfokus pada korban dan pemerintah tidak akan mencari pelakunya.
Mahfud MD juga menegaskan bahwa dirinya masih fokus bekerja sebagai Menko Polhukam.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md memastikan akan memenuhi undangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Hambalang.
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut draf Rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset akan segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kemungkinan pekan depan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD buka suara soal dirinya yang dinilai Presiden Joko Widodo pantas menjadi calon wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD dinilai sebagai sosok yang potensial untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo
Negara Indonesia, yang berdasarkan demokrasi, pergantian kekuasaannya diatur dalam pemilu.
Pertemuan dengan Mahfud itu merupakan bagian dari agenda PKS meminta masukan dari sejumlah tokoh dan menawarkan posisi bakal cawapres.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md meminta agar tidak ada pihak yang mengintimidasi orang tua dari tiktoker Bima Yudho Saputro.
Menkopolhukam Mahfud MD menilai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mempersiapkan dan mengantisipasi arus mudik dengan baik.
Menkopolhukam Mahfud MD meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) memberi izin penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah untuk kelompok agama manapun.
TERUNGKAPNYA keberadaan Rp300 triliun 'dana mencurigakan' di Kementerian Keuangan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dapat disahkan pada Juni 2023.
Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BP2MI, menemukan aparat secara langsung berpartisipasi dalam sindikat perdagangan orang dan pekerja migtan ilegal.
Penyelesaian RUU Perampasan sejauh ini hanya masih sebatas wacana dan belum terelasisakan oleh pemerintah maupun DPR.
Wamen ATR/BPN Kunjungi Ibukota Nusantara, Pastikan Bendungan Sepaku-Semoi Sesuai Rencana
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved