Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PELAKSANA tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengaku mendapat informasi dugaan adanya uang dari kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G pada BAKTI 2020-2022 mengalir ke partai politik (parpol). Namun, ia menilai hal tersebut hanya gosip politik.
"Saya juga dapat berita itu (uang korupsi BTS ke parpol), dengan nama-nama (parpol)-nya. Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
Mahfud juga telah melaporkan informasi tersebut ke Presiden Jokowi. Pasalnya, Mahfud khawatir isu ini hanya memperkeruh kondisi politik di Tanah Air.
Baca juga: Kuasa Hukum Johnny G Plate Bantah Kliennya Terima Rp500 Juta Per Bulan
"Pak (Presiden) saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik," tutur Mahfud.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mempersilahkan aparat penegak hukum mendalami secara jelas.
Sementara itu, Kejagung memastikan tidak menemukan aliran dana ke parpol dalam kasus dugaan korupsi di Kemenkominfo. Hal ini sesuai hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca juga: Mahfud MD Sebut Proyek BTS Bakal Terus Dilanjutkan
“Hasil audit hanya terkait dengan kerugian negara, bukan aliran penggunaan uang,” ungkap Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana, kepada Media Indonesia, Senin (22/5).
Ketut menerangkan pihaknya saat ini masih terus mendalami aliran dana yang masuk ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di kasus korupsi proyek menara BTS Kominfo.
“Soal dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kami dalami," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kunta. (Z-1)
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
PEMBERIAN pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto memberikan preseden buruk pada pemberantasan korupsi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved