Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, potensi kecurangan masih akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dikatakannya, kecurangan memang tak pernah lepas dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, bahkan kecurangan pun terjadi dalam lima kali penyelenggaraan pemilu terakhir.
"Apakah besok (Pemilu 2024) ada kecurangan? Sudah pasti ada. Karena sudah lima kali pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus," kata Mahfud saat menjadi pembicara di Seminar Nasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa (23/5).
Baca juga: Pemilu 2024 Diprediksi akan Dibaluti Isu Agama
Mahfud menjelaskan jika dibandingkan dengan masa Orde Baru, modus kecurangan saat ini telah berubah. Di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu pada masa Orde Baru kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara. Sementara dalam lima pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta pemilu.
"Kalau dulu jaman Orde Baru itu enggak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya," ujarnya.
Baca juga: Bermunculan Tawaran Paket Hoaks ke Peserta Pemilu 2024
"Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," imbuhnya.
Mahfud mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.
Dengan prediksinya itu, Mahfud mengatakan sudah berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.
"Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena pemilu curang," tuturnya.
Mahfud juga menitipkan pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun media, demi menjaga Pemilu 2024 agar lebih demokratis. (Rif/Z-7)
Bawaslu berupaya mengedukasi pelajar untuk menggunakan hak pilih mereka
Diperlukan persepsi yang sama dalam teknis pelaksanaan kampanye, agar peserta pemilu bisa memahami aturan pelaksanaan berkampanye.
Dalam upaya pengawasan, Bawaslu akan melakukannya menjelang masa kampanye, pada saat kampanye, hingga masa kampanye selesai.
Peserta pemilu bisa melaksanakan pertemuan internal dengan menggelar sosialisasi dan pendidikan politik dengan hanya melibatkan struktur, caleg, dan anggota partai.
Bawaslu akan mengawal terlaksana pemilu yang aman dan damai dengan slogan Jabar Anteng (aman, netral, tenang).
Bawaslu adalah wasit perhelatan pemilu. Untuk menjaga kondusifitas, wasitnya harus mampu dan kapable
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved