Bermunculan Tawaran Paket Hoaks ke Peserta Pemilu 2024

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyoroti munculnya berbagai lembaga konsultan pemenangan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu diungkapkan Hasyim dalam Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa (23/5). Dia bahkan membeberkan beberapa lembaga itu, ada yang menawarkan 'paket hoaks' untuk bisa memenangkan kliennya.

"Saya kira kalau yang berinteraksi aktif dengan situasi persaingan politik, munculnya lembaga konsultan pemilu, konsultan pemenangan pilkada. Itu (mereka) sering kali dalam proposal-proposal yang ditawarkan kepada kandidat ada tawaran, 'Pakai hoaks tidak?'," papar Hasyim di depan sivitas akademika UIN Jakarta, Selasa (23/5).

Baca juga: Polri Bentuk Tim Cegah Hoaks Jelang Pemilu 2024

"Kalau pakai hoaks, biayanya sekian. Kalau enggak pakai hoaks, biayanya bisa berkurang," imbuhnya.

Hasyim menyebut pemilu di Indonesia sebenarnya relatif aman dari serangan kekerasan fisik. Tapi, kekerasan verbal, seperti menggunakan hoaks, masih cukup masif.

Baca juga: Tim Cegah Hoaks Bentukan Kapolri Dinilai Tidak Urgent dan Kurang Efisien

"Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan kita bantah. Nah ini yang kemudian jangkauan pada pihak yang gunakan kekerasan sebagai instrumen pemenangan pemilu dan pilkada susah dijangkau," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Hasyim pun meminta seluruh peserta pemilu 2024 untuk menghindari hal-hal tersebut, karena akan berdampak buruk pada masyarakat.

"Kepemimpinan yang efektif itu adalah keteladanan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin politik kesana kemarin bicara soal jangan sebar hoaks, jangan sebar fitnah, tetapi pada saat bersamaan melakukannya itu kan jadi gak efektif kepemimpinannya," tutur Hasyim.

Disebutnya, harus ada niat yang kuat dari diri para pemimpin untuk tidak terlibat dalam penyebaran hoaks dan fitnah. Dia pun mengingatkan kepada para peserta pemilu 2024, bahwa mereka merupakan panutan bagi masyarakat.

"Oleh karena itu mereka harus mulai dari diri sendiri, bahwa dalam kehidupan sosial kita ini kan salah satu tujuan kita berbangsa ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalo yang disebar berita-berita hoaks, fitnah dan berita bohong ini gimana kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa," jelasnya.

Siaran yang Sehat

Sementara itu di sisi lain, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Evri Rizqi Monarshi menyebutkan, memasuki Pemilu 2024, pihaknya akan terus berupaya untuk menyajikan siaran yang sehat kepada masyarakat di tahun pemilu ini.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang penyiaran bahwa memang masyarakat harus mendapatkan siaran yang sehat. Kami tentu akan berupaya untuk menghadirkan siaran pemilu lebih sehat dan masyarakat bisa terinformasi lebih tepat dan akurat, berimbang, proporsional tidak memihak pada calon peserta pemilu manapun," jelas Evri.

Dia pun meminta kerjasama dengan seluruh masyarakat bila dikemudian hari ditemukan pelanggaran dalam penyiaran, diharapkan masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut ke KPI Pusat.

"Tentunya KPI tidak bisa bekerja sendiri, artinya kami juga mengharapkan masyarakat bisa bekerja sama bersama kami jika memang ada siaran yang didiuga melakukan pelanggaran terkait penyiaran pemilu dan dapat kemudian melaporkan kepada kami, KPI Pusat," tukasnya. (Rif/Z-7)