Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
KETUA Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terpilih periode 2024-2029 pada Kongres XII Vaudy Starworld dan Jetty, menargetkan tercapainya pengesahan Rancangan Undang-Undang Konsultan.
Target ini menjadi salah satu program kerja prioritas. Alasannya, wajib pajak dan konsultan pajak memerlukan perlindungan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka.
Menurut Vaudy, saat ini RUU Konsultan Pajak sudah masuk di dalam Prolegnas DPR sejak 2018. Untuk itu IKPI akan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, mahasiswa, asosiasi pengusaha, dan pihak terkait untuk bersama-sama IKPI memperjuangkan lahirnya UU Konsultan Pajak.
Baca juga : Perlu Sinergi Positif Antara Ditjen Pajak, Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak
“Saya berharap di periode kepengurusan saya, UU yang telah lama diimpikan banyak pihak itu bisa terbit,” kata Vaudy, Selasa (20/8).
Vaudy juga mengatakan, dirinya akan mengoptimalisasi Tim Task Force RUU Konsultan Pajak yang telah dibentuk pada periode kepengurusan sebelumnya. Artinya, dia akan memanfaatkan potensi-potensi anggota IKPI yang ada diseluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan UU Konsultan Pajak.
“Dalam mewujudkan UU Konsultan Pajak, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya harus ada keterlibatan banyak pihak untuk membantu secara serius baik itu dari internal IKPI maupun pihak eksternal dan itu akan kami lakukan,” ujarnya.
Baca juga : Sri Mulyani: Indonesia Butuh Lebih Banyak Profesional di Bidang Keuangan
Vaudy Starworld dan Jetty terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Periode 2024-2029 melalui Kongres XII IKPI bertajuk ‘Bersama Mewujudkan IKPI yang Profesional, Berintegritas dan Berkelanjutan’, di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8).
Sebagai Ketua Umum IKPI terpilih, Vaudy Starworld memastikan visi, misi, program kerja, sekaligus action plan dapat dijalankan oleh secara bersama oleh seluruh anggota IKPI, baik tingkat pusat maupun cabang untuk mengembangkan dan membesarkan IKPI.
“Saat ini IKPI masih akan menuju asosiasi kelas dunia, dan mewujudkan lahirnya UU Konsultan Pajak adalah menjadi skala prioritas dari program-program utama yang kami implementasikan di dalam masa kepengurusan lima tahun ke depan,” kata Vaudy. (J-3)
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Masa setelah Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus hingga November dimanfaatkan untuk menyiapkan organisasi PBSI bersama konsultan yang ditunjuk.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Sebagai konsultan, mereka bekerja sama dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan lain, bidan, serta tenaga medis lainnya untuk memastikan perawatan yang terbaik bagi ibu hamil.
Integrasi ini membantu perusahaan menyediakan layanan yang terdiversifikasi dan berkualitas tinggi kepada tiga target pasar.
Dengan aplikasi Tnos, masyarakat di pelosok manapun bisa konsultasi ntuk mendapatkan layanan konsultasi hukum yang memadai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved