Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA membutuhkan lebih banyak pelaku profesi keuangan yang berkualitas karena memainkan peranan penting bagi perekonomian negara.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato kunci dalam Profesi Keuangan Expo 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/7).
"Kalau kita bicara tentang profesi keuangan, hanya sekitar 340 ribu, dari masyarakat yang 270 juta dengan ekonomi yang sudah mencapai US$1,5 triliun, ya itu nggak memadai. Anda itu masih tipis (sedikit)," ujarnya.
Baca juga : APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
Penambahan pelaku profesi keuangan diperlukan untuk bisa mengimbangi perkembangan dunia. Fokus pentingnya penambahan itu juga tak melulu soal kuantitas.
Sebab, imbuh Sri Mulyani, yang paling utama dalam melakoni profesi tersebut ialah profesionalisme, kredibilitas, integritas, dan kompetensi.
Jangan sampai, kata Sri Mulyani, pelaku profesi keuangan tidak memilki elemen-elemen penting itu. "Indonesia masih butuh banyak sekali profesi-profesi keuangan yang betul-betul profesional, kredibel, berintegritas, kompeten, di sisi lain kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas," terangnya.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
Apalagi persaingan dalam profesi keuangan tidak lagi semata antar manusia, melainkan dengan teknologi Artificial Intelegence (AI). Objektivitas teknologi AI menurut Sri Mulyani, bisa saja menggeser peranan manusia dari profesi keuangan.
Karena itu, kualitas dan keandalan dari individu di dalam profesi keuangan perlu untuk dipacu dan dikembangkan. Perempuan yang karib disapa Ani itu juga menekankan, pelaku profesi keuangan tak semestinya hanya mencari profit dari informasi, data yang dikerjakan, namun menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi klien, maupun negara.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan, saat ini terdapat 13 asosiasi profesi keuangan yang tercatat dan berada di bawah registrasi Kemenkeu. Itu meliputi profesi akuntan, penilai, aktuaris, konsultan pajak, ahli kepabeanan, dan pelelang.
Baca juga : Sri Mulyani Disebut Siap Mundur, Istana: Kabinet Indonesia Maju Solid
Enam profesi yang masuk dalam lingkup profesi keuangan tersebut berperan sebagai penghubung antara klien dengan pemerintah selaku regulator. Karenanya, sumber daya manusia berkualitas di profesi keuangan amat krusial.
"Enam profesi tadi adalah intermediaris yang menghubungkan pemerintah sebagai regulator dengan klien. Di intermediaris ini lah kita merasakan betapa pentingnya peran asosiasi," kata Heru.
"Kalau dibanding dengan Australia dan Jepang, jumlah intermediaris kita masih terbatas. Dengan expo ini, kita bisa lebih memperkenalkan lagi pentingnya peran atau profesi ini. Peran intermediaris ini tidak hanya untuk mengembangkan sektor keuangan di Indonesia, tapi juga bisa di level internasional," tambahnya. (Z-4)
Baca juga : Mendag Zulhas Tepis Isu Menkeu Sri Mulyani akan Mundur
Marx Consulting Group merupakan holding company yang menyatukan tiga pilar layanan profesional, yakni legal, finansial, dan manajemen bisnis
Bursa pemilihan Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta mulai memanas.
55,21% dari total 33,43 juta orang lanjut usia (lansia) di Indonesia yang masih masuk ke dalam angkatan kerja karena belum bisa memenuhi kebutuhannya secara mencukupi.
Masa setelah Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus hingga November dimanfaatkan untuk menyiapkan organisasi PBSI bersama konsultan yang ditunjuk.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Sebagai konsultan, mereka bekerja sama dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan lain, bidan, serta tenaga medis lainnya untuk memastikan perawatan yang terbaik bagi ibu hamil.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved