Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
INDONESIA membutuhkan lebih banyak pelaku profesi keuangan yang berkualitas karena memainkan peranan penting bagi perekonomian negara.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato kunci dalam Profesi Keuangan Expo 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (25/7).
"Kalau kita bicara tentang profesi keuangan, hanya sekitar 340 ribu, dari masyarakat yang 270 juta dengan ekonomi yang sudah mencapai US$1,5 triliun, ya itu nggak memadai. Anda itu masih tipis (sedikit)," ujarnya.
Baca juga : APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
Penambahan pelaku profesi keuangan diperlukan untuk bisa mengimbangi perkembangan dunia. Fokus pentingnya penambahan itu juga tak melulu soal kuantitas.
Sebab, imbuh Sri Mulyani, yang paling utama dalam melakoni profesi tersebut ialah profesionalisme, kredibilitas, integritas, dan kompetensi.
Jangan sampai, kata Sri Mulyani, pelaku profesi keuangan tidak memilki elemen-elemen penting itu. "Indonesia masih butuh banyak sekali profesi-profesi keuangan yang betul-betul profesional, kredibel, berintegritas, kompeten, di sisi lain kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas," terangnya.
Baca juga : Pengamat: Perang Argumen Mahfud-Sri Mulyani Harus Diselesaikan
Apalagi persaingan dalam profesi keuangan tidak lagi semata antar manusia, melainkan dengan teknologi Artificial Intelegence (AI). Objektivitas teknologi AI menurut Sri Mulyani, bisa saja menggeser peranan manusia dari profesi keuangan.
Karena itu, kualitas dan keandalan dari individu di dalam profesi keuangan perlu untuk dipacu dan dikembangkan. Perempuan yang karib disapa Ani itu juga menekankan, pelaku profesi keuangan tak semestinya hanya mencari profit dari informasi, data yang dikerjakan, namun menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi klien, maupun negara.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menyatakan, saat ini terdapat 13 asosiasi profesi keuangan yang tercatat dan berada di bawah registrasi Kemenkeu. Itu meliputi profesi akuntan, penilai, aktuaris, konsultan pajak, ahli kepabeanan, dan pelelang.
Baca juga : Sri Mulyani Disebut Siap Mundur, Istana: Kabinet Indonesia Maju Solid
Enam profesi yang masuk dalam lingkup profesi keuangan tersebut berperan sebagai penghubung antara klien dengan pemerintah selaku regulator. Karenanya, sumber daya manusia berkualitas di profesi keuangan amat krusial.
"Enam profesi tadi adalah intermediaris yang menghubungkan pemerintah sebagai regulator dengan klien. Di intermediaris ini lah kita merasakan betapa pentingnya peran asosiasi," kata Heru.
"Kalau dibanding dengan Australia dan Jepang, jumlah intermediaris kita masih terbatas. Dengan expo ini, kita bisa lebih memperkenalkan lagi pentingnya peran atau profesi ini. Peran intermediaris ini tidak hanya untuk mengembangkan sektor keuangan di Indonesia, tapi juga bisa di level internasional," tambahnya. (Z-4)
Baca juga : Mendag Zulhas Tepis Isu Menkeu Sri Mulyani akan Mundur
SAP Asia Pacific Japan (APJ) hari ini mengumumkan inisiatif Regional Strategic Services Partner (RSSP) dan mitra pertamanya adalah ABeam Consulting.
Kepolisian San Fransisco menembak seorang pengemudi yang menabrak konsultan Tiongkok.
Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE) fokus dalam pengentasan isu lingkungan dalam ajang pertemuan majelis umum The di Jakarta pada 24-25 Januari 2024.
Tidak hanya perusahaan swasta yang baru memulai, tawaran kerja sama juga datang dari perusahaan pelat merah, bahkan pemerintahan.
Unitest bergerak di bidang jasa konsultasi lingkungan, inspeksi, training, dan sertifikasi.
Kiehl’s menghadirkan Kiehl’s Skin Pro, konsultan terlatih yang berdedikasi untuk menentukan perawatan kulit yang dipersonalisasi sesuai karakteristik dan kebutuhan kulit tiap individu,
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Potensi nilai kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp2,5 miliar.
Sampai saat ini tapping box sudah terpasang sebanyak 185 unit.
Tiga sektor pajak daerah yang sudah mencapai target bahkan melebihi adalah sektor hiburan, reklame, dan sarang burung walet
Menjelang akhir tahun, penerimaan pajak daerah sudah melampaui target
Perubahan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dengan terbitnya UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved