Ancaman Disinformasi Bisa Hambat Realisasi Investasi

MARAKNYA hoaks yang menyebar di masyarakat tak hanya menyesatkan opini publik, tetapi juga bisa mengancam fondasi penting pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor strategis seperti maritim.

Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat Algooth Putranto mengatakan salah satu hoaks terbaru yang viral di media sosial yakni isu mengenai kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana yang disebut sebagai milik mantan Presiden Jokowi dan istrinya, serta diklaim mengangkut nikel dari Raja Ampat.

Narasi ini, ucap dia, terbukti tidak benar dan dinyatakan secara resmi sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui laman komdigi.go.id.

Baca juga : Barzan Holdings: Qatar-Indonesia Harus Perkuat Sektor Keamanan Maritim

“Dalam kasus ini, karena isunya murni hoaks, maka saya perlu angkat bicara. Hoaks adalah masalah besar Indonesia dan bisa mengganggu investasi. Bahkan, sektor maritim yang jadi andalan pemerintahan Prabowo sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi bisa terganggu karena hoaks seperti ini,” ujar Algooth dalam diskusi media, di Jakarta, Jumat (13/6).

Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik. Padahal, kapal dengan nama-nama itu terbukti milik perusahaan swasta yang tidak ada sangkut pautnya dengan mantan Presiden Jokowi dan istrinya seperti disebutkan keliru oleh hoaks itu.

“Itu juga diverifikasi salah satu media nasional yang menelusuri kapal itu tidak ada sangkut paut kepemilikan dengan mantan Presiden Jokowi,” tegas Algooth.

Baca juga : Pengamat Sebut Integrasi Pelabuhan Kunci untuk Jadikan Riau Hub Logistik Maritim

Verifikasi melalui situs pelacakan kapal terpercaya seperti Vesselfinder.com juga menunjukkan kapal tersebut tidak berada di Raja Ampat, melainkan beroperasi di Kalimantan.

”Jadi isu kapal JKW Mahakam itu hoaksnya berlapis-lapis. Jadi, patut diapresiasi saat Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan secara resmi melalui website resmi Komdigi.go.id bahwa isu kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana mengangkut nikel dari Raja Ampat dan juga milik mantan presiden adalah hoaks,” ujar Algooth.  

Bahkan, mantan Presiden Jokowi membantah hoaks tersebut. “Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” ujarnya di Solo, Jawa Tengah.

Pembicara lainnya, Faisal Rachman, salah satu jurnalis, menyatakan hoaks sungguh dapat menghambat realisasi investasi. “Pernah ada klien dari Tiongkok yang menunda investasi karena menemui hoaks di industri dan lokasi yang diminatinya di Indonesia saat riset daring. Artinya, hoaks ini sangat berdampak riil terhadap keputusan bisnis,” ujarnya.

Sementara itu, Windarto, Ketua Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta, selaku pembicara ketiga menegaskan media harus menjalankan fungsi verifikasi.
“Ada media yang hanya ikut arus demi klik, tanpa niat memverifikasi. Ini ibarat mengail di air keruh. Namun, ada yang patut diapresiasi karena menyajikan klarifikasi dalam hoaks kapal JKW Mahakam-Dewi Iriana melalui penelusuran laporan tahunan, situs resmi, dan data pelacakan kapal,” ucapnya.

Melalui diskusi tersebut, para pembicara sepakat hoaks adalah musuh bersama. Penanggulangannya membutuhkan sinergi lintas sektor yakni akademisi, media, regulator, hingga masyarakat.

Perlindungan terhadap sektor maritim sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi harus dimulai dengan membersihkan ruang publik dari hoaks. “Langkah klarifikasi oleh perusahaan pemilik kapal dan pernyataan resmi Komdigi dan Presiden Jokowi adalah tindakan tepat. Kini tinggal publik yang harus cerdas dalam menyaring informasi,” tutup Algooth. (H-2)