Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung terkait maraknya buzzer (pendengung) yang muncul di media sosial. Ia menyebut kehadiran para buzzer pun kerap dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah.
Hal itu diungkapkan Mahfud saat menyampaikan keynote speech pada Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa (23/5). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut pada 2022 setidaknya ada sekitar 800 ribu buzzer aktif.
"Kita kenal ada, medsos itu kita kenal kelompok buzzer. Buzzer rp, buzzer rp itu buzzer rupiah. Orang yang dihimpun, lalu dibayar. Biasanya itu ditujukan, yang punya buzzer itu, yang mendukung pemerintah," kata Mahfud dalam Seminar Nasional.
Baca juga: Mahfud MD soal Kecurangan di Pemilu 2024, Sudah Pasti Ada
Mahfud menegaskan bahwa tidak berarti buzzer mendukung pemerintah merupakan buzzer bayaran. Dikatakannya, banyak juga buzzer yang antipemerintah, dan bicara tanpa fakta.
"Siapa yang bela pemerintah lalu ini dibilang buzzer bayaran. Tapi sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang antipemerintah, yang diorganisasikan. Dan itu liar juga," kata dia.
Baca juga: Pemilu 2024 Diprediksi akan Dibaluti Isu Agama
"Bicara tanpa fakta juga. Kadang kala bikin berita-berita yang tidak benar. Sengaja membelokkan," tambahnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan keberpihakan buzzer tergantung siapa yang membayar. Sehingga, tidak bisa dikaitkan bahwa pihak yang mendukung pemerintah sebagai buzzer bayaran.
"Sekarang urusannya duit, siapa yang bayar. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Saudara mengatakan buzzer selalu kelompok pendukung pemerintah, mungkin saja, saya tidak tahu. Dan saya sungguh tidak tahu apa ada itu buzzer yang dibayar oleh pemerintah, mungkin saja ada," ungkapnya. (Rif/Z-7)
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, mengusulkan aturan 1 orang 1 akun medsos dan satu nomor ponsel.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati memutuskan mengajukan gugatan setelah fotonya diunggah sejumlah akun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar)
Buzzer dapat berperan sebagai information amplifier, yakni mempercepat penyebaran pesan penting ke masyarakat luas yang sulit dijangkau dengan metode konvensional.
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial atau media digital meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.
WARGA Negara Indonesia (WNI) di Jerman membandingkan komentar-komentar positif orang Jerman dibandingkan orang Indonesia menyikapi m program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Dari temuan Drone Emprit, ada akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan terhadap Shin Tae-yong yang dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved