Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung terkait maraknya buzzer (pendengung) yang muncul di media sosial. Ia menyebut kehadiran para buzzer pun kerap dialamatkan kepada mereka yang mendukung pemerintah.
Hal itu diungkapkan Mahfud saat menyampaikan keynote speech pada Seminar Nasional yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta), Selasa (23/5). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut pada 2022 setidaknya ada sekitar 800 ribu buzzer aktif.
"Kita kenal ada, medsos itu kita kenal kelompok buzzer. Buzzer rp, buzzer rp itu buzzer rupiah. Orang yang dihimpun, lalu dibayar. Biasanya itu ditujukan, yang punya buzzer itu, yang mendukung pemerintah," kata Mahfud dalam Seminar Nasional.
Baca juga: Mahfud MD soal Kecurangan di Pemilu 2024, Sudah Pasti Ada
Mahfud menegaskan bahwa tidak berarti buzzer mendukung pemerintah merupakan buzzer bayaran. Dikatakannya, banyak juga buzzer yang antipemerintah, dan bicara tanpa fakta.
"Siapa yang bela pemerintah lalu ini dibilang buzzer bayaran. Tapi sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang antipemerintah, yang diorganisasikan. Dan itu liar juga," kata dia.
Baca juga: Pemilu 2024 Diprediksi akan Dibaluti Isu Agama
"Bicara tanpa fakta juga. Kadang kala bikin berita-berita yang tidak benar. Sengaja membelokkan," tambahnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan keberpihakan buzzer tergantung siapa yang membayar. Sehingga, tidak bisa dikaitkan bahwa pihak yang mendukung pemerintah sebagai buzzer bayaran.
"Sekarang urusannya duit, siapa yang bayar. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Saudara mengatakan buzzer selalu kelompok pendukung pemerintah, mungkin saja, saya tidak tahu. Dan saya sungguh tidak tahu apa ada itu buzzer yang dibayar oleh pemerintah, mungkin saja ada," ungkapnya. (Rif/Z-7)
Buzzer dapat berperan sebagai information amplifier, yakni mempercepat penyebaran pesan penting ke masyarakat luas yang sulit dijangkau dengan metode konvensional.
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial atau media digital meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.
WARGA Negara Indonesia (WNI) di Jerman membandingkan komentar-komentar positif orang Jerman dibandingkan orang Indonesia menyikapi m program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Dari temuan Drone Emprit, ada akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan terhadap Shin Tae-yong yang dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia
DUA periode menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki strategi komunikasi yang khas. Strateginya dinilai memiliki nilai positif tetapi juga kerap memicu perdebatan.
TIDAK lama lagi, negeri ini akan menjalani prosesi demokrasi pilkada serentak secara nasional. Kampus sejatinya menjadi pengawal setiap proses demokrasi termasuk Pilkada 2024 ini.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved