Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA periode menjabat sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki strategi komunikasi yang khas. Strateginya dinilai memiliki nilai positif dalam upaya pendekata kepada masyarakat, tetapi juga kerap mendapat kritikan. Salah satunya terkait dugaan pengerahan buzzer dan influencer.
Dalam laporan perjalanan komunikasi Presiden Jokowi selama satu dekade terakhir yang dirilis Govcom Insights disebutkan selama satu dekade terakhir, komunikasi Presiden Jokowi tidak hanya berfokus pada penyampaian kebijakan, tetapi juga membangun kedekatan dengan rakyat melalui media sosial.
Laporan tersebut menggambarkan bagaimana strategi komunikasi, serta visi aksi Jokowi berhasil membentuk hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, sambil memanfaatkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.
"Presiden Jokowi telah menciptakan banyak praktik komunikasi yang efektif, terutama dalam memanfaatkan media sosial. Keterlibatan rakyat semakin kuat, tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi," ujar Ani Natalia, Pendiri Govcom dalam keterangannya, Minggu, (20/10).
Ani mengatakan ke depannya, komunikasi pemerintah mendatang perlu lebih terstruktur, adaptif, dan responsif terhadap perubahan teknologi.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti tantangan dalam penggunaan buzzer dan influencer yang berlebihan. Meski efektif dalam menciptakan eksposur di media sosial, pendekatan dengan cara tersebut sering tidak menjangkau masyarakat luas secara langsung, sehingga pesan pemerintah kurang menyentuh akar rumput.
"Banyak yang pengen bilang makasih, tapi takut dibilang buzzer. Ini menjadi dilema, padahal ada banyak prestasi Jokowi yang layak diapresiasi," kata Jojo S. Nugroho, Co-Founder Govcom dan mantan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI),
Jojo mengatakan laporan tersebut menyuguhkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana strategi komunikasi dapat lebih ditingkatkan di masa depan, dengan memanfaatkan teknologi baru serta menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data. Hal itu dinilai akan memastikan terciptanya pemerintahan yang transparan dan partisipatif terus berkembang. (Z-9)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Pemerintah harus tetap mampu menjawab setiap celah informasi yang masih muncul di lapangan dengan cepat dan akurat.
Capaian positif tersebut tidak terlepas dari konsistensi Direktorat PAI dalam mengomunikasikan kebijakan dan program secara berkelanjutan.
Kehadiran KSP dalam dialog publik menjadi penting untuk memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
Pemerintah harus mengomunikasikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam penanganan bencana secara jelas.
KOMUNIKASI publik pemerintah kini memegang peran sangat vital dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved