Komunikasi Bencana Pemerintah Buruk, Ini Framework yang Dapat Membantu Memperbaikinya

PAKAR Komunikasi sekaligus Founder dan CEO Media Buffet, Bima Marzuki, mengatakan bahwa dalam penanganan bencana, praktik komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sangat buruk. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang harus mendatangi psikolog karena merasa stres dengan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah 

Untuk itu, dia mengembangkan sebuah framework komunikasi bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam situasi saat ini. 

“Komunikasi ini saya kembangkan belajar dari cara penanganan bencana terdahulu. Kita ini kan negara rawan bencana dan kalau kita lihat-lihat bencana itu banyak terjadi di akhir tahun. Kemudian saya gabungkan dengan framework komunikasi krisis, karena kami sering menangani krisis komunikasi untuk klien-klien swasta,” ungkapnya, Minggu (21/12). 

Baca juga : Prabowo: Bencana Dihadapi dengan Kompak dan Bersatu

“Dari sini sebenarnya ada beberapa hal dan sebuah framework yang mungkin kalau pemerintah mau mendengar atau mau mempelajari, semestinya bisa memperbaiki komunikasi mereka,” sambung Bima. 

Menurutnya, framework komunikasi bencana itu terdiri dari empati, aktual, urgensi, presensi, solusi, dan terkoordinasi. 

“Dimulai dengan empati. Jadi komunikasi bencana itu, apapun yang mereka katakan dan lakukan mindset-nya sudah harus memiliki empati. Kemudian aktual. Di dalam bencana, akan ada perkembangan data yang sangat cepat. Ada perubahan situasi yang sangat dinamis. Nah pemerintah perlu menyadari bahwa aktualitas dari apa yang mereka sampaikan,” ujar Bima. 

Baca juga : Sinergi Pusat-Daerah di Wilayah Bencana Percepat Pengambilan Keputusan di Lapangan

“Artinya supaya aktual apa yang bisa dilakukan mereka perlu mendengarkan dengan baik lalu menyampaikan data yang sebenarnya, data yang terbaru, data yang paling aktif, sehingga pemerintah bisa terlihat paham betul dengan situasinya,” lanjutnya. 

Sampai saat ini, Bima memandang bahwa pemerintah tidak memiliki Pusat Komunikasi Bencana atau command center. Semestinya pemerintah dapat membuat sebuah peta penanganan bencana yang memiliki data daerah bencana yang sudah tertangani dengan baik atau belum. 

Selanjutnya adalah urgensi. Dalam hal ini setiap tindakan dan pernyataan yang diucapkan harus yang penting dan memiliki korelasi dengan bencana yang terjadi. 

“Kalau enggak ada korelasinya mendingan jangan diucapkan. Contoh kemarin misalnya ketika Menteri Kesehatan bilang akan mengirimkan dokter menggunakan helikopter supaya mereka bisa experiencing gitu. Ini kan kesannya jadi kayak mau wisata. Jadi kita harus mengatakan yang perlu-perlu saja. Kalau yang enggak perlu jangan dikatakan,” tegas Bima. 

Berikutnya adalah presensi, di mana pemerintah harus benar-benar hadir bersama masyarakat dalam kondisi bencana. Dia mencontohkan perbendaan kehadiran pemerintah di era Presiden SBY dengan kondisi saat ini. 

“Dulu ketika tsunami Aceh, Presiden SBY bahkan membuat kantor di Aceh. Mereka berkantor di situ. Nah itu adalah arti keadilan yang sangat diapresiasi oleh masyarakat, bahwa oh iya sekarang pemimpin negara ini memprioritaskan penanganan bencana. Jadi komunikasi itu bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi juga apa yang dilakukan,” jelasnya. 

Framework selanjutnya adalah solusi, di mana pemerintah harus mengomunikasikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam penanganan bencana secara jelas.

Terakhir ialah terkoordinasi, artinya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah harus terkoordinasi. Kondisi saat ini menunjukkan tidak ada kepemimpinan dalam penanganan bencana. 

“Bahkan seorang Komisaris Pertamina bisa berkomentar tentang bagaimana kita tergantung sama sawit. Ngapain komentar seperti itu. Mendingan dia komentar apa yang dia bisa lakukan, seperti mereka menggunakan helikopter untuk menyalurkan BBM. Jadi harus ada yang mengoordinasi semua komunikasi, siapa yang boleh ngomong, ngomongnya bagaimana, kapan, apa yang boleh diomongin, apa yang gak boleh diomongin. Kalau perlu di-brief kalau ngomong ingat ada beberapa cara seperti jangan songong, harus punya empati, dan lainnya,” pungkas Bima. (H-2)