Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, memastikan penghitungan suara pada Pemilu 2024 digelar secara transparan. Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan dalam setiap pemilu, tak terkecuali Pemilu 2024.
Menurut Hasyim, semua orang boleh menyaksikan dan merekam jalannya proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, terdapat pengawas dan pemantau di setiap TPS.
"Jadi dilakukan secara terbuka, kalau ada tuduhan ada manipulasi itu pasti diketahui banyak orang," jelasnya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Baca juga: Mahfud: Buzzer tak Selalu Propemerintah
Pada Pemilu 2024, Hasyim menyebut pihaknya akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi hasil suara atau Sirekap yang telah diterapkan sebelumnya pada Pilkada 2020. Ia mengklaim penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2020 berjalan dengan baik.
Selain itu, KPU juga sedang menyiapkan peraturan KPU (PKPU) baru terkait pemungutan dan penghitungan suara. PKPU itu nantinya akan dijadikan dasar untuk membangun Sirekap sebagai sistem penghitungan dan publikasi suara pada Pemilu 2024.
Baca juga: Mahfud MD soal Kecurangan di Pemilu 2024, Sudah Pasti Ada
"Tapi sekali lagi itu hanya membantu KPU dan membantu publik untuk segera mengetahui hasil, tidak dijadikan dasar untuk penentuan secara resmi karena penentuan secara resmi, kan, menurut undang-undang secara manual," tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud mengungkap kecuarangan pemilu setelah Orde Baru dilakukan oleh peserta pemilu itu sendiri, bukan pemerintah. Ia menyontohkan salah satu modus kecurangan yang dilakukan adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di TPS untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.
"Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena pemilu curang," terang Mahfud, Rabu (24/5).
(Z-9)
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved