Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, memastikan penghitungan suara pada Pemilu 2024 digelar secara transparan. Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan dalam setiap pemilu, tak terkecuali Pemilu 2024.
Menurut Hasyim, semua orang boleh menyaksikan dan merekam jalannya proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, terdapat pengawas dan pemantau di setiap TPS.
"Jadi dilakukan secara terbuka, kalau ada tuduhan ada manipulasi itu pasti diketahui banyak orang," jelasnya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Baca juga: Mahfud: Buzzer tak Selalu Propemerintah
Pada Pemilu 2024, Hasyim menyebut pihaknya akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi hasil suara atau Sirekap yang telah diterapkan sebelumnya pada Pilkada 2020. Ia mengklaim penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2020 berjalan dengan baik.
Selain itu, KPU juga sedang menyiapkan peraturan KPU (PKPU) baru terkait pemungutan dan penghitungan suara. PKPU itu nantinya akan dijadikan dasar untuk membangun Sirekap sebagai sistem penghitungan dan publikasi suara pada Pemilu 2024.
Baca juga: Mahfud MD soal Kecurangan di Pemilu 2024, Sudah Pasti Ada
"Tapi sekali lagi itu hanya membantu KPU dan membantu publik untuk segera mengetahui hasil, tidak dijadikan dasar untuk penentuan secara resmi karena penentuan secara resmi, kan, menurut undang-undang secara manual," tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud mengungkap kecuarangan pemilu setelah Orde Baru dilakukan oleh peserta pemilu itu sendiri, bukan pemerintah. Ia menyontohkan salah satu modus kecurangan yang dilakukan adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di TPS untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.
"Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena pemilu curang," terang Mahfud, Rabu (24/5).
(Z-9)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved