Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Meski begitu, KPK tidak bisa memaksakan seluruh masyarakat untuk percaya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai nasib 75 pegawai KPK tersebut.
"Ini sudah jelas sebenarnya. Bahasa sekretaris ketua (Firli Bahuri) yang keliru sehingga miskomunikasi."
Ali tidak memerinci seluruh nama dan jabatan 75 pegawai yang dibebastugaskan itu. Namun, dia mengatakan para pegawai terdiri dari berbagai bagian
Kubu Lino mengharapkan kabar baik dari putusan itu. Hakim diharap memberikan putusan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang ada.
"Akan adiadakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN RB, serta pihak terkait lainnya,"
"Saat pimpinan sedang menggelar rapat pada 5 Mei 2021 meminta berita acara hasil kesimpulan ekspose pimpinan terdahulu dan bukan BAP mengenai penanganan perkara.'
RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II Tahun anggaran 2010.
Kubu RJ Lino menilai terjadi pelanggaran HAM dan ketidakpastian hukum dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat mantan Dirut Pelindo II tersebut.
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk Nurdin Abdullah," sebut Pelaksana tugas Juru Bicara (Plt Jubir) KPK Ali Fikri, Senin (24/5)
KPK memanggil delapan saksi dalam kasus suap yang menjerat penyidik Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Terkait praperadilan yang diajukan RJ Lino itu, Ali Fikri menyampaikan KPK telah menyerahkan 56 bukti dan menghadirkan dua ahli pidana dalam persidangan.
KPK telah menyerahkan 56 bukti dan menghadirkan dua ahli pidana dalam sidang praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, RJ Lino
RJ Lino juga dapat melapor ke Dewan Pengawas KPK dan Komnas HAM dengan alasan perampasan kemerdekaan seturut UU HAM dan UUD 1945.
"Mempedomani SE Bapak Kapolri dalam penanganan kasus melanggar UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) pelaporannya oleh pihak yang dirugikan,"
"Jadi, yang menentukan Rp150 miliar adalah pihak Gubernur Papua Barat yang kemudian dituangkan dalam surat perdamaian oleh Biro Hukum Provinsi Papua Barat yang inkrah pada 30 Oktober 2019,"
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya masih melakukan pengumpulan sejumlah data dan meminta keterangan dari pihak terkait.
KPK menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 2021. Totalnya mencapai Rp198,18 juta.
KPK memanggil seorang saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.
Putusan MK itu telah memberikan kepastian hukum mengenai status tersangka lewat tenggang waktu dua tahun yaitu dihitung sejak diterbitkan SPDP kepada tersangka.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved