Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017. Ini dilakukan dengan memeriksa dua orang saksi pada Kamis (2/6) silam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Plt juru bicara Ali Fikri menguraikan, saksi yang diperiksa adalah Rohmat Nurkhasan selaku pegawai dan pekerja lepas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Yadi Suradi.
Menurut Ali, keduanya diperiksa terkait aliran dana yang diterima Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Ardius Prihantono.
Baca juga : KPK Konfirmasi Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Aliran Uang Kasus Korupsi
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait pendalaman dugaan aliran uang yang diterima tersangka AP (Ardius Prihantono) saat proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel berjalan," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/6).
KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara itu. Selain Ardius, dua tersangka lain merupakan pihak swasta, yakni Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah. KPK menduga para tersangka telah bekerja sama untuk membuat harga tanah untuk pembangunan sekolah itu menjadi Rp17,8 miliar.
Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Tri/OL-09)
Baca juga : 6 Saksi Dipanggil KPK untuk Bongkar Dugaan Korupsi di Anak Usaha Telkom
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved