Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017. Ini dilakukan dengan memeriksa dua orang saksi pada Kamis (2/6) silam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Plt juru bicara Ali Fikri menguraikan, saksi yang diperiksa adalah Rohmat Nurkhasan selaku pegawai dan pekerja lepas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Yadi Suradi.
Menurut Ali, keduanya diperiksa terkait aliran dana yang diterima Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Ardius Prihantono.
Baca juga : KPK Konfirmasi Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Aliran Uang Kasus Korupsi
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait pendalaman dugaan aliran uang yang diterima tersangka AP (Ardius Prihantono) saat proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel berjalan," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/6).
KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara itu. Selain Ardius, dua tersangka lain merupakan pihak swasta, yakni Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah. KPK menduga para tersangka telah bekerja sama untuk membuat harga tanah untuk pembangunan sekolah itu menjadi Rp17,8 miliar.
Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Tri/OL-09)
Baca juga : 6 Saksi Dipanggil KPK untuk Bongkar Dugaan Korupsi di Anak Usaha Telkom
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved