Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KINERJA KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dinilai efektif. Pada semester pertama 2022, tercatat 6 kepala daerah yang ditangkap dan dijerat pasal tindak pidana korupsi.
Yang terbaru, KPK melakukan OTT terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang baru purnatugas 22 Mei lalu. Penangkapan diduga terkait dengan suap izin mendirikan bangunan (IMB) salah satu apartemen.
"Selamat kepada KPK. Ini membuktikan KPK bekerja profesional, independen, serta layak dipercaya masyarakat," kata Praktisi Hukum Ralian Jawalsen, Sabtu (4/6), kepada media.
Sementara itu, Ketua Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) ini menyatakan, penangkapan Haryadi menunjukkan lingkungan pemerintah daerah Yogyakarta tidaklah steril dari korupsi, sebagaimana dikesankan selama ini.
Meski selama kepemimpinannya Pemda Yogyakarta langganan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, juga mencapai skor tertinggi kedua MCP (Monitoring Center for Prevention) se-provinsi dari KPK, semua itu tak menjamin bebas korupsi. "Di sini sekali lagi profesionalisme KPK teruji, tidak terpaku pada indikator ukuran tersebut, tidak terpengaruh opini, dalam upaya menindak korupsi,” ujarnya.
Menurut Ralian, ada perbedaan strategi pemberantasan korupsi era Firli dengan komisioner KPK sebelumnya. Pada era Firli, KPK tampak menempatkan diri dalam kerangka sistemik pemberantasan korupsi bersama dengan lembaga penegak hukum lain.
"KPK bekerja sebagai eksekutor sekaligus integrator dan kolaborator, sehingga tidak merasa sebagai satu-satunya pemberantas korupsi," ungkap Anggota Perlindungan dan Profesi Advokat DPC Peradi RBA Jakarta Timur ini.
Dengan posisi itu, lanjutnya, keberadaan KPK dan lembaga lain saling menguatkan, tidak saling mengamputasi atau mengubur peran dan reputasi masing-masing. "Jadi jangan lagi dibaca prestasi KPK berarti kuburan bagi kejaksaan atau kepolisian, atau prestasi kejaksaan berarti pukulan bagi KPK, ini tidak fair," tandas Ralian.
Justru, dengan kerja sama yang baik antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, kerja pemberantasan korupsi semakin efektif hingga ke daerah-daerah. Masyarakat di daerah, imbuhnya, semakin merasakan kerja penegakan hukum yang dahulu terkesan didominasi oleh satu lembaga.
“Ini salah satu hasil kepemimpinan ketua KPK sekarang. Dan ujungnya, semua ini berkontribusi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum,” pungkas aktivis 1998.
Seperti diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta, Kamis (2/6) yang lalu. Sebanyak 9 orang diamankan termasuk mantan Wali Kota Yogyakarta. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan mata uang asing dalam bentuk dollar Amerika Serikat. (OL-13)
Baca Juga: Pj Wali Kota Yogyakarta Berpeluang Diperiksa KPK Terkait Korupsi ...
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved