Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup, lanjut Firli, aparat penegak hukum ada tetapi yang belum adalah budaya antikorupsi.
Penyidik meminta Romahurmuziy memberikan informasi terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) pada 2018.
KPK sudah mengendus dugaan adanya bagi-bagi kavling di IKN Nusantara.
Pemerintah disarankan untuk memperbaiki sistem tata kelola penjualan minyak goreng kemasan
Ketua KPK Firli Bahuri secara gamblang mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari peranan BP Batam dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan di Batam.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penyelewengan penggunaan air tanah di kawasan industri Medan, Sumatra Utara, diselesaikan dengan cepat.
Karena APBD DKI Jakarta, lanjut Riza lagi, jauh lebih besar jika dibandingkan daerah-daerah lainnnya di Indonesia.
PULUHAN warga Banten yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan (Jambakk), meminta KPK mengusut kredit macet Rp65 miliar di Bank Banten
Usai mencairkan cek, ASN itu membeli rumah secara tunai senilai Rp3,5 miliar. KPK pun meminta agar dilakukan klarifikasi terhadap hal tersebut
KPK siap mengawal kepala daerah dalam memajukan dan menyejahterakan daerah masing masing. Perilaku koruptif dinilai sebagai tantangan dan hambatan dalam memajukan daerah.
Penghentian tersebut, kata dia, karena Indra Kenz telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi platform Binomo.
Gus Yahya menawarkan kerja sama antara PBNU dan KPK tentang kampanye antikorupsi yang lebih luas serta membangun kesepahaman NU dengan lembaga antirasuah tersebut.
Edhy diketahui telah membeli beberapa barang memalui uang hasil suapnya. Salah satu barang yang diduga dibeli pakai uang suap yakni vila.
Oleh karena itu, kata dia, KPK juga meminta semua pihak menunggu dan jangan menyimpulkan secara dini terkait dengan pelaporan tersebut.
Dia yakin majelis hakim kasasi bebas dari seluruh intervensi. Hakim disebut lebih paham dan mengetahui setiap perkara yang diputuskan.
Menurut Rizka, SMS blast tersebut tidak tidak berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. SMS itu melainkan berisi pesan yang mengatasnamakan ketua KPK.
KPK menilai majelis kasasi tidak mempertimbangkan tindakan suap Edhy sebagai kejahatan luar biasa. Putusan itu diyakini tidak sepadan dengan derita rakyat dari tindakan Edhy.
Firli mengatakan pihaknya masih berwenang untuk mencari penyebab kelangkaan bahan pokok ini. Kewenangannya yakni terkait perbaikan sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
KPK menjalankan perintah eksekusi terhadap terpidana sekaligus mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dia dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas I Tangerang.
KPK menyita Rp36,56 miliar dan sejumlah mata uang asing milik terpidana Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved