Kamis 09 Juni 2022, 09:35 WIB

Bentuk Desa Antikorupsi, Strategi Ketua KPK Firli Bahuri Diapresiasi

mediaindonesia.com | Nusantara
Bentuk Desa Antikorupsi, Strategi Ketua KPK Firli Bahuri Diapresiasi

dok.Ant
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan sambutan pada peluncuran program desa antikorupsi di Desa Pakkatto, Kabupat

 

PROGRAM Pembentukan Desa Antikorupsi Tahun 2022 yang diluncurkan Ketua KPK Firli Bahuri di Desa Pakatto, Kecamatan Bontromaranno, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6) yang lalu, diapresiasi.

Program tersebut dinilai sebagai terobosan penting dan strategis dalam upaya membangun budaya antikorupsi di tingkat masyarakat desa.

“Ini menandai langkah besar, karena saya lihat di sini paradigma membangun Indonesia dari desa jadi tagline strategi pencegahan korupsi KPK,” kata pengamat dan praktisi hukum Harsya Wardhana, Kamis (9/6), melalui keterangan tertulis.

Menurutnya, selama ini potensi korupsi terkait dengan penyelewengan Dana Desa sangatlah besar serta sering dikeluhkan masyarakat. Hal itu sejalan dengan besarnya alokasi Dana Desa yang mencapai Rp. 468,5 triliun sejak 2015 hingga sekarang. Hanya saja, sambungnya, belum ada upaya serius dari lembaga penegak hukum untuk menutup celah korupsi tersebut. Penegak hukum yang berwenang lebih mengedepankan penindakan daripada pencegahan. "KPK sendiri gak punya dasar yang kuat untuk menindak, yang dilakukan sejauh ini cuma koordinasi saja dengan lembaga terkait,” ujarnya.

Karena itu, ia menyebut peluncuran program Pembentukan Desa Antikorupsi akan menjadi fase baru bagi optimalisasi peranan KPK di level desa. Program itu juga diyakini efektif mendorong kesadaran masyarakat sehingga gerakan antikorupsi bakal masif dan bergema di seluruh desa Indonesia.

“Sampai hari ini kan ribuan laporan korupsi dana desa masuk ke KPK, dan itu menunjukkan KPK masih dipercaya masyarakat desa,” ungkap Harsya.

Dia menyatakan, salah satu kekuatan program Desa Antikorupsi adalah keterlibatan KPK yang tidak terbatas pada sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Peran KPK, lanjutnya, juga memberi bimbingan teknis berikut pemantauan terkait dengan perbaikan tata laksana pemerintahan desa.

“Dengan menetapkan sejumlah komponen dan indikator yang mesti dipenuhi desa antikorupsi, saya kira program ini bisa tumbuhkan harapan masyarakat,” tandasnya.

Selain itu,  keberadaan program yang melibatkan lembaga lain seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, juga elemen lain di luar pemerintah, akan membuatnya lebih komprehensif serta mudah diaplikasikan.

“Kolaborasi begini banyak terjadi di era Firli, dan ini sangat bagus supaya pelaksanaan program pemerintah bisa optimal,” pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Bersama KPK Tetapkan 10 Desa Antikorupsi, Gus Halim Ingin Desa ...

 

Baca Juga

DOK/PERSIS

Persatuan Islam Gelar Muktamar ke XVI, Ridwan Kamil Suntikkan Semangat Memaslahatkan Umat

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 27 September 2022, 11:20 WIB
Selain merumuskan program kerja organisasi, melalui kegiatan inipun diharapkan jalinan kekerabatan di antara pengurus semakin...
DOK/LPPM ITB

LPPM ITB Meluncurkan AR Bahasa Isyarat, Dukung Kopi Saa-Cafein Cafe Inklusi

👤Bayu Anggoro 🕔Selasa 27 September 2022, 11:10 WIB
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan hari Bahasa Isyarat pada 23 September...
DOK/PHI GROUP

Direksi Pelangi Hotel Internasional Lakukan Kunjungan Kerja ke Jawa Timur

👤Media Indonesia 🕔Selasa 27 September 2022, 11:05 WIB
Kunjungan Kerja ini dimaksudkan untuk medatangi hotel yang dimiliki dan  bekerja sama dengan PHI...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya