Ketua KPK Tegaskan Korupsi Bertentangan dengan Pancasila

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh pejabat di Indonesia untuk menjaga integritas mereka dengan tidak melakukan tindakan rasuah selama bekerja. Integritas perlu dijaga karena korupsi dinilai sama dengan melawan Pancasila.

"Jelas korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, sangat bertentangan dengan setiap butir sila Pancasila, sehingga banyak yang mengatakan para koruptor tidak pancasilais, karena telah mengkhianati seluruh nilai-nilai dalam dasar negara kita," kata Firli melalui keterangan tertulis, Kamis (2/6).

Firli mengatakan Pancasila merupakan cerminan diri bangsa Indonesia. Semua masyarakat Indonesia wajib melestarikan dan menjunjung tinggi tiap butir sila dalam Pancasila.

Baca juga: KPK: Tingkat Kesulitan Pencarian Harun Masiku Berbeda

Firli juga meyakini korupsi merupakan tindakan yang membuat seseorang melupakan cerminan dirinya dalam Pancasila. Setidaknya, kata dia, sila pertama dan kedua yang paling ditentang oleh koruptor ketika korupsi.

"Tidak sedikit yang menyangsikan sisi religi dan kemanusiaan para koruptor, mengingat nilai-nilai ketuhanan seperti tergurat dalam butir pertama Pancasila, berani diingkari, apalagi sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti bunyi sila kedua Pancasila," ujar Firli.

Pancasila juga menghilangkan makna sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Firli meyakini korupsi cuma memecah belah bangsa.

"Apabila dibiarkan berlarut, dampak destruktif kejahatan korupsi, salah satunya dapat merusak nilai-nilai persatuan dalam sila ketiga, mengingat para koruptor lazimnya mementingkan diri dan kelompoknya sendiri, ketimbang kepentingan nasional bangsa dan negara," tutur Firli.

Lalu, korupsi dinilai menghapuskan makna sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Firli meyakini korupsi mengganggu keteduhan harmoni simponi orkestra kehidupan bangsa sesuai dengan sila keempat.

Dia juga menilai korupsi menghapuskan makna sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keserakahan koruptor saat korupsi dinilainya menghardik hak rakyat untuk mendapatkan keadilan sosial yang sama.

"Sehingga kejahatan kemanusiaan yang telah berurat akar di republik ini, harus segera ditangani dengan tepat, cepat, cermat, terukur, efisien dan melibatkan seluruh eksponen-elemen bangsa, agar keadilan sosial benar-benar tercipta serta dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti termaktub dalam sila kelima Pancasila," tutur Firli.

Atas dasar itulah seluruh pejabat di Indonesia diminta tidak korupsi. Menyerap makna seluruh sila dalam Pancasila dinilai sebagai senjata paling mujarab untuk menghapus sikap koruptif dalam diri sendiri.

"Penting bagi kita untuk senantiasa menjiwai Pancasila agar dapat jernih melihat ragam permasalahan bangsa seperti persoalan penanganan korupsi, yang jangan hanya disorot dari kacamata pribadi, melainkan pandangan luas sebagai bagian dari elemen bangsa dan negara," pungkas Firli. (OL-1)