Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bekas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti bisa dijadikan pintu masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi lainnya.
Diketahui, KPK menangkap Haryadi atas dugaan suap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) partemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.
"Menurut saya OTT ini harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk me-review, mendalami, mengkaji, meneliti, segala bentuk pembangunan di Jogja yang sangat masif selama lebih dari 10 tahun terakhir ini," kata Zaenur kepada Media Indonesia, Sabtu (4/6).
Menurut Zaenur, pembangunan di Yogyakarta selama 10 dalam bentuk apartemen, hotel, maupun pusat perbelanjaan, melebihi daya dukung lingkungan yang ada. Ini berdampak langsung pada masyarakat dengan kekeringan sumur-sumur warga, meningkatnya kemacetan lalu lintas, serta polusi udara.
Pembangunan yang jor-joran itu, lanjutnya, sejak awal sudah dilaporkan ke KPK ihwal adanya permasalahan pada IMB. Ia menduga pelanggaran hukum terkait terbitnya IMB tidak hanya terjadi atas apartemen Royal Kedathon.
Baca juga: Politisasi Agama Bisa Picu Radikalisme dan Terorisme
"Oleh karena itu kasus ini tidak boleh berhenti. Harus jadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkannya ke semua bentuk perizinan di Yogyakarta," ujarnya.
Zaenur berpendapat bahwa KPK memiliki kebiasaan dan mahir dalam mengembangkan kasus korupsi. Barang bukti dari OTT Haryadi yang relatif kecil, yakni US$27.258 diduga bukan pemberian pertama. Oleh sebab itu, KPK didorong mengembangkan temuannya ke penerbitan IMB proyek lainnya.
Selain Haryadi, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana dan Triyanto Budi Yuwono selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi sebagai tersangka penerima suap.
Sementara itu, Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Oon Nusihono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. (OL-4)
Pengakuan pemerintah terhadap berbagai use case teknologi ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan arsitektur sistem keuangan nasional.
LONGSORNYA gunungan sampah di TPST Bantargebang yang mengewaskan 7 orang pada 8 Maret lalu menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi sekedar isu lingkungan.
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
Mengapa emosi bisa berujung kekerasan? Psikolog UGM & UI jelaskan peran Amigdala vs Prefrontal Cortex serta cara mencegah perilaku impulsif.
Pakar kebencanaan UGM Dwikorita Karnawati menjelaskan lubang raksasa di Aceh Tengah bukan sinkhole, melainkan mahkota longsoran akibat gerakan tanah dan erosi yang terus berkembang.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved